Politikus NasDem sebut pesaing galau lihat popularitas Jokowi
"Kami melihat proses pembusukan ini terstruktur," kata Akbar.
Ketua DPP Bidang Politik Pemerintahan Partai NasDem Akbar Faizal angkat bicara terkait serangan yang dilakukan lawan politik calon presiden yang diusung PDIP dan NasDem Joko Widodo (Jokowi). Dia menganggap serangan yang masif dilakukan lewat media sosial menunjukkan kegamangan penyerang terhadap tingginya popularitas dan peluang Jokowi untuk memenangkan Pilpres 9 Juli mendatang.
"Kami melihat proses pembusukan ini terstruktur. Tetapi kami percaya ini hanya dilakukan oleh beberapa pihak yang sangat gamang dengan tingginya popularitas serta peluang Jokowi untuk memenangkan Pilpres mendatang," kata Akbar di DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (30/4).
Selain itu, lanjut Akbar, fenomena Jokowi membuat beberapa lawan politik Gubernur DKI Jakarta itu galau. Akibatnya, segala cara dilakukan untuk menjegal jalan Jokowi sebagai presiden.
"Mungkin karena barang kali galau, melihat posisi Jokowi maka kemudian berbagai cara dilakukan terutama melalui pembusukan atau serangan bertubi-tubi dan tidak terkendali. Bahkan, sudah cenderung merusak karakter kandidat capres yang diusung PDIP - NasDem," ujarnya.
Melihat itu, mantan anggota Komisi II DPR RI ini dengan tegas menyatakan jika hal itu merupakan pembusukan yang dapat dikategorikan sebagai fitnah terstruktur. Padahal isu yang diangkat terkadang tak masuk akal.
"Ini kami membaca dan itu bisa dilihat dengan mata telanjang kita proses pembusukan fitnah dan seterusnya secara masif terutama di sosial media baik itu FB, Twitter. Ada hal banyak isu kadang-kadang kami melihat ini perlu dibaca juga sekali untuk referensi tapi ada beberapa isu memang hampir semua yang diperlukan itu kadang-kadang kami sedikit lucu dan sangat berlebihan," ujarnya.
Kendati diserang secara masif, Akbar meyakini rakyat sudah sangat cerdas melihat suatu masalah. Akbar optimis dengan melihat kinerja Jokowi rakyat tetap memilih mantan wali kota Solo itu.
"Karena kami yakin betul, rakyat Indonesia yang akan menentukan pada tanggal 9 Juli nanti tahu betul pilihan mereka pada Jokowi sudah mantap dan tak akan goyah. Toh juga kita tahu semua siapa yang memainkan ini," pungkasnya.
Baca juga:
NasDem: Yang tahu pendamping Jokowi cuma Mega, Jokowi, dan Tuhan
Mahfud MD temui Surya Paloh di Kantor DPP NasDem
Mahfud MD: Muhaimin itu yunior saya
Usai bertemu Paloh, Mahfud ngaku tak bicara soal pencapresan
Mahfud MD sowan ke markas NasDem, mau apa?
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.