Politikus PDIP: Aneh jika parpol pendukung tak dapat menteri

Menurut Eva, kalau koalisi transaksional itu menjanjikan kursi di awal komitmen koalisi.

16 Jatah kursi menteri kabinet Jokowi-JK yang disiapkan untuk kader-kader partai politik pendukung, menimbulkan anggapan koalisi tanpa syarat hanya isapan jempol semata. Terkait hal ini, politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari menjelaskan, Jokowi-JK tetap berkomitmen dengan koalisi tanpa syarat.

Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, ada perbedaan antara koalisi transaksional dengan koalisi tanpa syarat. Menurut Eva, kalau koalisi transaksional itu menjanjikan kursi di awal komitmen koalisi.

"Transaksi itu janji kerja sama di awal atas dasar bagi-bagi kekuasaan. Misalnya janji menteri utama, 6/5 kursi sebagai syarat koalisi," ucap Eva di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/9).

Sementara koalisi tanpa syarat, lanjut Eva, tidak ada perjanjian kursi di awal. Apabila ada pembagian kursi menteri untuk kader partai politik, maka hal itu didasari oleh prinsip keadilan.

"Kasus Jokowi-JK kan koalisi dibentuk tanpa syarat, jika sekarang ada kursi-kursi dasarnya asas keadilan. Wong nyapres pakai tiket parpol, nyari suara juga pakai struktur parpol di segmen pemilih," papar Eva.

Pembagian kursi menteri bagi kader parpol pendukung koalisi Jokowi-JK juga dinilai merupakan bentuk penghargaan terhadap parpol pendukung selama pilpres berlangsung.

"Ada penghargaan atas kerja dan keringat parpol-parpol pengusung. Aneh kalau parpol-parpol yang pegang saham gak ada jatah menteri sedang kelompok profesional yang tidak ikut tarung lalu menguasai panggung," imbuh Eva.

Meski demikian, Eva menegaskan, keputusan sosok yang akan menjabat menteri baik dari profesional maupun partai, berada di tangan Jokowi. "Tapi wewenang penuh menentukan siapa, berapa dan dari mana (sosok menteri) kabinet tetap di tangan Jokowi, bukan tawar menawar di awal," tutup Eva.