Politikus PDIP sebut Pramono Anung layak gantikan Rini Soemarno
Sedangkan, Andi Widjajanto pantas digantikan oleh Wasekjen PDIP Ahmad Basarah.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut telah mendapatkan informasi jika nama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memiliki peluang besar ditendang dari kabinet kerja. Lantas, yang dijagokannya menggantikan Rini adalah Politikus Senior PDIP Pramono Anung.
"Mas Pram saya rasa di BUMN pas. Dilihat dari pengalaman beliau sebagai pimpinan DPR," kata Masinton saat dihubungi wartawan, Jumat (26/6).
Sementara, untuk pengganti Andi Widjajanto, dia menilai Wasekjen PDIP Ahmad Basarah layak menggantikannya. Tak segan dia menyebut Basarah lebih pantas ketimbang Andi sebagai Sekretaris Kabinet.
"Basarah Seskab lebih pas. Pengalaman kompetensi beliau memimpin fraksi di MPR, pengalaman beliau di DPR. Memudahkan komunikasi juga dari partai terhadap Presiden, bukan hanya dengan PDIP tapi juga dengan parpol lainnya. Kalau dibandingkan dengan Andi jauh sekali," tegasnya.
Sebelumnya, Masinton juga menyebut ada kemungkinan besar Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang akan diutamakan oleh Presiden Joko Widodo ditendang dari Kabinet Kerja. Keduanya memang dikenal memiliki kinerja yang buruk selama menjabat.
"Denger-denger info ya. Cuma sliweran belum terkonfirmasi. Memang Rini dan Andi dianggap kinerjanya buruk dan kemudian tidak menopang program Nawa Cita Presiden," kata Masinton.
Walaupun belum secara pasti keduanya yang akan direshuffle, namun Masinton memiliki alasan yang kuat kenapa keduanya memang pantas didepak. Salah satunya, Rini Soemarno, kata dia, tidak becus dalam mengelola BUMN lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) yang menyebabkan Pertamina mengalami kerugian.
"PMN disuntikkan ke BUMN itu tidak serta mampu mengangkat BUMN jadi bagus. Seperti Pertamina mengalami kerugian, ada conflict of interest. Hal-hal seperti ini yang menurut kita memang layak diganti," tuturnya.
Untuk Andi, kata dia, lebih parah tak becus sebagai menteri. Bahkan, ia menilai beberapa kali hal yang dilakukan oleh Andi Widjajanto selama ini justru membuat Presiden celaka. Ia mencontohkan Peraturan Presiden tentang kenaikan tunjangan mobil pejabat yang saat itu menjadi polemik.
"Itu karena ketidakjeliannya. Satu lagi, Pidato Presiden di Konferensi Asia Afrika, pidato Jokowi itu dia yang buat, tapi itu enggak perlu dipublish, enggak perlu dideclare. Pidato itu adalah buah pikirian Presiden," ucapnya.
Baca juga:
Politikus PDIP sebut Rini & Andi Widjajanto berpeluang di-reshuffle
Menteri Yasonna Laoly soal reshuffle: Mainkan
Jokowi panggil Muhaimin Iskandar ke Istana, bahas reshuffle?
Pramono Anung bantah PDIP minta jatah lima menteri
Politisi Golkar: Ekonomi lemah bisa timbul masalah sosial & kriminal
JK: Dikritik boleh asal jangan diganggu
Sekjen PKB: Hak PDIP minta jatah lima menteri
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana menurut Gibran soal pernyataan Hasto yang menuding Jokowi mengambil alih kepemimpinan PDIP? Wali Kota Solo juga menepis pernyataan Hasto yang menuding Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dan mengincar kursi ketua umum DPP PDIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri. "Mengambil alih ? Enggak, nggak ada seperti itu," ungkapnya.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.