Politikus PDIP Soroti 'Salto Politik' Partai Demokrat di UU Cipta Kerja
Hendrawan menyoroti pentingnya konsistensi sikap dari Partai Demokrat. Dalam pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang menjadi pangkal kisruh, sikap Demokrat dinilai zig-zag dan melompat-lompat.
Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menanggapi keresahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merasa difitnah atas tuduhan menggerakkan demo penolakan UU Cipta Kerja. Hendrawan bisa memahami kegundahan SBY.
"Saya memahami perasaan dan kegundahan Pak SBY. Siapa pun yang difitnah atau disalah mengerti, memiliki perasaan dan nuansa batin serupa dengan Pak SBY," ujarnya kepada wartawan, Selasa (13/10).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang dikatakan Anang Hermansyah tentang bergabungnya ia dengan PDIP? Mendapat pujian seperti itu, suami Ashanty tidak mempermasalahkan akan berjuang bersama Krisdayanti di masa yang akan datang. "Baiklah, nggak masalah," kata Anang Hermansyah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Minggu (10/9/2023).
Meski begitu, Hendrawan menyoroti pentingnya konsistensi sikap dari Partai Demokrat. Dalam pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang menjadi pangkal kisruh, sikap Demokrat dinilai zig-zag dan melompat-lompat.
Anggota Badan Legislasi DPR ini menyebut dalam pembahasan UU Cipta Kerja. Demokrat terlihat sangat mendukung dan mendorong reformasi struktural yang lebih banyak.
"Tiba tiba berubah karena perhitungan politik memanfaatkan momentum yang ada. Siapa pun akan geleng-geleng kepala menyaksikan 'salto politik' ini" kata Hendrawan.
Hendrawan mengatakan, kebijakan utama dalam bidang ekonomi Presiden SBY adalah dibangun kesepakatan dan perjanjian internasional. Saat itu, kata Hendrawan, SBY dituding menjalankan kebijakan neoliberalisme.
Dia terheran, tudingan tersebut kembali dialamatkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo oleh politikus Demokrat.
"Sekarang tudingan itu dialamatkan kepada Pak Jokowi oleh teman-teman Demokrat. Padahal, yang dilakukan adalah mengatasi konsekuensi kebijakan ekonomi masa lalu, bukan hanya Era SBY, karena desakan liberalisasi sudah ada sejak Orde Baru, sekaligus menavigasi tantangan globalisasi di masa depan," kata anggota Komisi XI DPR RI ini.
Hendrawan mengingatkan supaya semua tokoh bangsa mendahulukan kepentingan nasional dengan rambu konstitusi yang sudah disepakati.
"Jangan tergoda menarik manfaat dari momen-momen sesaat yang berakibat menggerus modal kebersamaan kita sebagai bangsa," ucapnya.
AHY Tegaskan Sikap Demokrat
Terkait perubahan sikap Demokrat, sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, sejak awal Partai Demokrat sudah menyampaikan pada pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) di tengah pandemi ini.
Demokrat menilai, pemerintah akan menjadi tidak fokus dalam menanggulangi wabah Covid-19 serta mengatasi dampaknya di bidang ekonomi.
"Kami dari awal meminta agar pembahasan RUU Ciptaker di tengah pandemi ini dihentikan supaya fokus. Jangan gagal fokus," ujar Agus dikutip dari akun Twitternya @AgusYudhoyono, (4/10)
Oleh karena itu, dalam rapat pembahasan tingkat I di Badan Legislatif DPR RI, Agus menegaskan, Partai Demokrat menolak RUU Ciptaker.
"Setelah mendengar aspirasi rakyat, kami dengan tegas menolak RUU Ciptaker dalam rapat pembahasan tingkat I di Badan Legislatif DPR RI," kata Agus.
AHY juga menilai, tidak adanya kejelasan dalam draf final UU tersebut menyebabkan kegaduhan dan saling tuding.
"Tidak adanya kejelasan draf final RUU Ciptaker membuat ‘chaos informasi’ di masyarakat. Antar Pemerintah/aparat & masyarakat saling tuding menyebarkan hoaks, padahal rujukan ‘kebenaran informasi’ itu pun belum ada. Jadi, bagaimana kita menganggap berita yang beredar itu hoaks atau bukan?" kata AHY dalam akun Twitternya, Selasa (13/10).