Politikus PKS sebut tak ada anggaran buat kartu sakti Jokowi

"Seperti yang tertera dalam UU APBNP 2014, kita lihat tidak ada pos anggarannya," kata Fikri Faqih.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Fikri Faqih menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempunyai skema anggaran untuk program jaminan sosial akibat kenaikan BBM. Alhasil jika anggaran tak ada maka program itu sebatas angan-angan kosong saja.

"Selama ini belum ada sekalipun rapat konsultasi dengan DPR, khususnya Komisi VIII terkait anggarannya (program kompensasi kenaikan BBM). Maka, kami bisa berspekulasi bahwa programnya pun belum ada," kata Abdul Fikri Faqih di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).

Menurutnya jika mengacu pada anggaran APBN Perubahan 2014 yang telah diundangkan, pemerintah bersama DPR menganggarkan beberapa program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 5,5 triliun untuk 3,2 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Selain itu juga telah ditetapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar Rp 9,3 triliun bagi masyarakat pedesaan dan Rp 2 triliun untuk perkotaan.

"Bila pos-pos anggaran itu yang akan digunakan untuk program perlindungan sosial, kemudian mengubahnya menjadi kartu sakti atau apapun namanya, maka sudah seharusnya dikonsultasikan dahulu. APBN itu undang-undang loh, jangan disepelekan," terang dia.

Dia mengatakan, kalau saat ini tak ada pos anggaran untuk kartu-kartu sakti Jokowi. Jika akan mengubah program sebelumnya, Jokowi harus konsultasi dengan DPR lebih dulu.

"Seperti yang tertera dalam UU APBNP 2014, kita lihat tidak ada pos anggarannya. Kalaupun mau mengubah nomenklaturnya ya harus konsultasi dulu," pungkas dia.

Baca juga:
Dede Yusuf minta Jokowi tak banyak bikin kartu, rakyat bingung
Jokowi kumpulkan semua menteri bahas BBM sampai kartu sakti
KTP Elektronik dapat digabung dengan KIP, KIS dan KKS
PDIP: Jangan ada lagi rumah sakit tolak pasien miskin
Suryadharma: Mestinya KIH jangan minta jatah lagi