Politisi NasDem Nilai Jokowi Tak Akan Permalukan DPR Soal Perppu KPK
Politisi NasDem Nilai Jokowi Tak Akan Permalukan DPR Soal Perppu KPK. Taufiq mengatakan, presiden tak akan mengeluarkan Perppu dalam waktu dekat karena UU KPK hasil revisi belum diundangkan dan belum ada penomorannya.
Presiden Joko Widodo didesak segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK mengingat ada sejumlah pasal dalam UU yang baru saja direvisi itu dinilai sejumlah kalangan akan melemahkan KPK. Revisi UU KPK juga memicu demonstrasi di berbagai daerah dalam dua pekan belakangan ini. Namun sejumlah parpol tak setuju Jokowi mengeluarkan Perppu. Salah satunya adalah Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Kader Partai NasDem dan juga mantan Anggota DPR RI, Tengku Taufiqulhadi mengatakan revisi UU KPK merupakan kesepakatan pemerintah dan DPR. Karena itulah pihaknya mengingatkan presiden jangan dengan gampang menarik diri dari kesepakatan tersebut.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
"Karena kalau dengan mudah menarik diri itu akan berpengaruh terhadap langkah-langkah politik berikutnya. Karena itu saya menganggap pemerintah tidak akan melakukan tindakan hal yang akan menampar legislatif. Saya rasa tidak akan Pak Jokowi akan mengambil langkah yang mempermalukan DPR. Langkah apapun dapat terjadi ke depan harus melalui konsultasi dan komunikasi yang baik dengan DPR," jelasnya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).
Taufiq mengatakan, presiden tak akan mengeluarkan Perppu dalam waktu dekat karena UU KPK hasil revisi belum diundangkan dan belum ada penomorannya. Dia menuding pihak yang mendesak presiden menerbitkan Perppu justru menjebak presiden agar terlihat konyol.
"Melakukan judicial review dan Perppu sekarang itu tidak relevan karena penomorannya belum ada. Karena itu harus menunggu dulu, kalau presiden belum meneken maka menunggu 30 hari. Setelah 30 hari boleh apapun kita lihat nanti," ujarnya.
Menurutnya tidak baik mengeluarkan Perppu saat ini baik bagi DPR dan pemerintah. Dia juga yakin Perppu itu tidak akan keluar jika tidak ada pertimbangan sangat genting.
Baca juga:
NasDem Ingin Kedepankan Politik Gagasan yang Berpihak kepada Rakyat
Buktikan Paloh Tak Ada Masalah Personal, Mega Akan Diundang Khusus di Kongres NasDem
Didukung 8 dari 9 Fraksi, Bamsoet Hampir Dipastikan jadi Ketua MPR 2019-2024
Sekjen NasDem: Mayoritas Fraksi Partai Dukung Bamsoet Jadi Ketua MPR
Ini Profil Lora Fadil, Anggota DPR yang Punya 3 Istri & Alasannya Poligami