Politisi PDIP Sebut Tak Ada Larangan Soal Usulan Penundaan Pemilu 2024
Menurutnya, agenda pesta demokrasi 2024 memang sangat padat. Biaya yang dikeluarkan juga akan sangat besar.
Politisi PDIP Hendrawan Supratikno menyebut, usulan penundaan pemilu 2024 merupakan pendapat yang sah saja. Menurutnya, tidak ada larangan menyampaikan usulan pemilu ditunda untuk kepentingan yang lebih besar.
Usulan pemilu 2024 ditunda awalnya di utarakan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Cak Imin ingin pemilu ditunda untuk kepentingan pemulihan ekonomi.
-
Bagaimana PDIP akan meyakinkan hakim MK tentang kecurangan Pemilu 2024? “Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,” kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
-
Kapan Pemilu Presiden 2024 dilaksanakan? Pemilihan ini akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024, bersamaan dengan pemilihan umum anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD di seluruh Indonesia.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk diusung oleh PDIP di Pilgub DKI 2024? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
"Sebagai usulan boleh-boleh saja. Tak ada larangan menyampaikan usulan solutif untuk kepentingan yang lebih besar. Namun semua tentu harus ditempatkan dalam bingkai konstitusi," katanya lewat pesan singkat, Jumat (25/2).
Menurutnya, agenda pesta demokrasi 2024 memang sangat padat. Biaya yang dikeluarkan juga akan sangat besar.
"Usulan seperti itu seperti banyak kita dengar. Agenda politik di 2024 memang sangat padat. Anggaran yang diusulkan juga sangat besar. Demokrasi kita yang liberal ternyata berbiaya besar," ucapnya.
Anggota Komisi XI DPR ini menilai, pemulihan ekonomi kedepan memang masih diiringi ketidakpastian. Terutama soal inflasi energi dan bahan pangan maupun persoalan lainnya.
"Pemulihan ekonomi pascapandemi masih diiringi ketidakpastian yang besar, terutama soal inflasi energi dan bahan pangan, pergeseran pola ekonomi menuju ekosistem digital, ketahanan fiskal, dan ketimpangan global yang melahirkan instabilitas," tuturnya.
Baca juga:
Politisi PDIP Sebut Tak Ada Larangan Soal Usulan Penundaan Pemilu 2024
Ketum PAN Setuju Pemilu 2024 Ditunda
Akrabnya Anies-RK Makan Bubur di Pinggir Jalan: Kita Satu Tim
Salam Hormat dan Permohonan Maaf Prabowo untuk Warga Madura
Golkar Kaltim Bulatkan Dukungan untuk Airlangga sebagai Capres 2024