Posisi dilematis Jokowi, antara KPK dan partai pendukung

Posisi dilematis Jokowi, antara KPK dan partai pendukung. Posisi Jokowi memang dilematis. Di satu sisi, Jokowi di kelilingi oleh orang-orang yang sejalan dengan KPK. Seperti Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Jubir Kepresidenan Johan Budi, yang sudah jelas berada di pihak KPK.

"Ya kalau saya tidak ingin KPK lemah. Sudah. KPK harus kuat dan upaya pemberantasan korupsi juga tidak boleh mengendor karena negara kita masih memerlukan upaya yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi," tegas Jokowi di Istana, Selasa (13/6) saat ditanya soal pandangannya mengenai Pansus angket KPK yang tengah bergulir di DPR.

Jawaban Jokowi sebagai kepala negara dinilai tak tegas. KPK saat ini disebut membutuhkan sikap tegas pemerintah apakah mendukung atau menolak hak angket yang digunakan oleh DPR kepada KPK.

Wasekjen Gerindra Andre Rosiade mendesak agar Presiden Jokowi bersikap atas hal ini. Menurut dia, sejak era Jokowi, lembaga anti rasuah terus mendapatkan serangan dari berbagai pihak. Diawali dari gonjang-ganjing Budi Gunawan sebagai calon Kapolri waktu itu.

"Tidak bisa sekadar bilang KPK perlu diperkuat, KPK harus independen, Presiden juga perlu bersikap tegas. Sebab dalam kenyataannya KPK nyata-nyata mulai digerogoti, dilemahkan," kata Andre dalam pesan singkat, Kamis (15/6).

Posisi Jokowi memang dilematis. Di satu sisi, Jokowi di kelilingi oleh orang-orang yang sejalan dengan KPK. Seperti Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Jubir Kepresidenan Johan Budi, yang sudah jelas berada di pihak KPK. Namun di sisi yang berbeda, partai pendukung Jokowi, PDIP, NasDem, Hanura, PKB, Golkar mendukung bergulirnya angket tersebut.

Pernyataan-pernyataan Jokowi selama ini terlihat ingin menghindari konflik antara partai pendukung dan orang-orang di lingkaran Istana. Terlebih lagi, isu KPK dilemahkan sangat sensitif di mata publik.

Andre pun melihat hal tersebut. Tapi, dia justru mendesak, agar Jokowi memberikan ketegasan kepada partai pendukungnya yang mendukung angket KPK. Posisi Gerindra sendiri sejak awal menolak adanya angket, namun tetap mengirim anggota di Pansus, dengan dalih mengawal upaya pelemahan yang terjadi di dalam pansus.

"Presiden itu kan Kepala Pemerintahan, Kepala Negara, beliau memegang mandat rakyat. Presiden jangan ragu, segera tindak partai pendukungnya, kecuali memang secara diam-diam Presiden Jokowi menyetujui pelemahan KPK. Diamnya Jokowi ini bisa diartikan dalam hati kecilnya setuju KPK dilemahkan," kata Andre.

Sikap Jokowi ini berbeda dengan yang ditunjukkan oleh wakilnya, Wapres Jusuf Kalla (JK). JK lebih berani menilai. Menurut dia, Pansus angket KPK belum tentu sebagai upaya DPR melemahkan lembaga antirasuah itu.

"Jangan dulu dianggap melemahkan, bisa saja menguatkan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (13/6).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, hak angket itu memiliki prosesnya tersendiri. Meski demikian, Wapres JK menegaskan pemerintah tetap konsisten menolak pelemahan KPK.

"Seperti dikatakan Pak Presiden ini pemerintah tidak setuju pelemahan. Kalau mau penguatan atau ada suatu perubahan sistem sedikit-sedikit kan memang, 15 tahun ini KPK perlu dievaluasi," ujarnya.

Baca juga:
Jokowi teken Keppres tambah libur Lebaran, 23 Juni jadi cuti bersama
Djarot sanjung Ahok karena berani pegang prinsip Pancasila
Harapan pemerintah lewat penambahan cuti bersama Lebaran
Jokowi sampaikan pesan persaudaraan & belajar 'ngapak' di Purwokerto
'Priwe Kabare' ucapan Presiden Jokowi sapa santri di Banyumas