PPP akan Gelar Mukernas, Putuskan Pengganti Definitif Romahurmuziy
Partai Persatuan Pembangunan telah memberhentikan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum, usai ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Majelis Pertimbangan Partai Suharso Monoarfa didapuk sebagai Pelaksana Tugas Ketum (Plt).
Partai Persatuan Pembangunan telah memberhentikan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum, usai ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Majelis Pertimbangan Partai Suharso Monoarfa didapuk sebagai Pelaksana Tugas Ketum (Plt).
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi, mengatakan, pihaknya akan segera melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas. Pria yang akrab disapa Awiek itu, menerangkan, dalam Mukernas nanti bisa saja Suharso tetap diangkat menjadi ketua umum definitif atau atau ada nama lain.
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
"Nanti itu di Mukernas (nama-nama lain selain Suharso)," ucap Awiek kepada Liputan6.com, Senin (18/3).
Dia menuturkan, sejauh ini pihak DPP maupun DPW, masih belum membahas nama-nama lain pengganti Romahurmuziy. "Belum membahas itu," jelasnya.
Dia hanya menerangkan, sejauh ini, nama Suharso adalah pilihan berdasarkan fatwa Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair yang kemudian disepakati oleh Mahkamah Partai.
"Penunjukan Suharso berawal dari fatwa Ketua Majelis Syariah KH Maimoen Zubair yang kemudian dikukuhkan dengan pendapat hukum Mahkamah Partai. Terbitnya pendapat hukum Mahkamah Partai tersebut merupakan terobosan hukum untuk mengatasi kebuntuan aturan, mengingat para waketum yang salah satunya seharusnya menjadi Plt Ketum lebih memilih mengikuti fatwa Kiai Maimoen Zubair," ungkap Awiek.
Untuk proses selanjutnya, kata Awiek, Mukernas PPP akan memutuskan pengukuhan Suharso sepanjang tidak ada pengusulan nama lain.
"Selanjutnya akan diagendakan Mukernas untuk mengukuhkan Suharso Monoarfa," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Rommy Ditangkap KPK, Kader PPP Turut Prihatin dan Terkejut
JK Sebut Kasus Rommy Berpengaruh pada Elektabilitas Jokowi di Pilpres
Politikus NasDem Sebut Kasus Romi Tak Terkait Pilpres, Jokowi Serius Berantas Korupsi
Puan Maharani Prihatin Romi Jadi Tersangka, Pengganti di TKN Masih Dibahas
Politikus NasDem Yakin Kasus Romahurmuziy Tak Surutkan Elektabilitas Jokowi