PPP dan NasDem Tak ingin Ikut Campur Urusan Menteri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para pihak tidak intervensi soal penunjukkan menteri di kabinet periode 2019-2024. Sekjen PPP, Arsul Sani menyebut bawah parpol bukan ikut campur. Partai politik menyodorkan nama jika diminta Jokowi.

2019-09-03 13:50:46

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para pihak tidak intervensi soal penunjukkan menteri di kabinet periode 2019-2024. Sekjen PPP, Arsul Sani menyebut bawah parpol bukan ikut campur. Partai politik menyodorkan nama jika diminta Jokowi.

"Tidak, kan begini bahkan partai-partai itu gak ikut campur karena rata-rata partai-partai menunggu semua dari Pak Jokowi. Nah karena partai-partai khususnya koalisi Indonesia kerja sangat menghormati bahwa itu kabinet memang hak prerogatif presiden ya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/8).

Dia menjelaskan, tiap partai menunggu arahan dari Jokowi sesuai pos kementerian yang dibutuhkan. Nama-nama yang disodorkan partai juga bisa berubah karena pilihan Jokowi.

"Misalnya PPP, Pak Suharso sama saya selaku sekjen menandatangani A, B, C yang kita usulkan, tetapi presiden melihat yang bisa jadi menteri itu D dan E mungkin yang jadi D dan E dan itu kewenangan presiden kok. Hak prerogatif presiden dan itu harus kita hormati," tuturnya.

Arsul tak merasa Jokowi tertekan oleh parpol pengusungnya karena meminta jatah menteri. Sebab, antara partai. partai Koalisi Indonesia Kerja dan Jokowi sudah saling memahami. Namun, jika partai berharap jatah menteri merupakan hal wajar.

"Tentu partai-partai itu punya harapan seperti yang disampaikan ibu Mega waktu kongres V ya itu wajar saja. Tetapi tidak bisa dimaknai sebagai interpretasi, harapan kan boleh kan," ucapnya.

Sementara, Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate, sepakat dengan sikap Jokowi. Dari awal, NasDem memang pasrahkan soal pembagian jatah menteri kepada Jokowi.

"Memang dari awal NasDem begitu sikapnya. Itu sikapnya NasDem. Kalau soal kabinet itu hak prerogatif presiden. Makanya NasDem dari awal bilang kami serahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi," kata Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/8).

Dia menyebut, penunjukkan menteri sepenuhnya domain presiden. Plate tak merasa bila sikap Jokowi sebagai peringatan ke partai politik pendukungnya.

"Bahkan nama pun kami gak kasih terserah Pak Jokowi. Itu silakan Pak Jokowi, struktur kabinet, nomenklatur kabinet itu domain presiden terpilih," ujar Johnny.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bercerita, bahwa belakangan ini dirinya kerap ditanyakan siapa nama menteri dalam kabinetnya. Dia pun meminta para pihak sabar sampai waktu pengumuman.

"Tiap hari sekarang ini menuju ke tanggal 20 Oktober, ada saja yang menanyakan kepada saya, yang ditanyakan itu itu saja. Pak, siapa si nanti menteri menterinya. Setiap ketemu yang ditanyain itu terus," kata Jokowi di saat membuka konferensi hukum tata negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/8).

"Pak Bapak A masuk gak pak? Nanti ke tempat lain, ibu B masuk gak pak ke kabinet. Yang pertama ya kita sabar, tunggu waktunya pasti akan kita umumkan," sambungnya.

Jokowi menegaskan bahwa soal pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Kepala negara tak ingin ada yang intervensi.

Baca juga:
Jokowi Jangan Sampai Dikenang Jadi Presiden yang Lemahkan KPK
Tak Ingin KPK Lemah, Haedar Nashir Ingatkan Pentingnya Integritas Capim
Respons Istana Terkait Desakan Presiden Jokowi Kunjungi Papua
VIDEO: Pansel Umumkan 10 Nama Calon Pimpinan KPK
Jokowi Bisa Batalkan 10 Capim KPK Seperti Pencalonan BG Jadi Kapolri
Agus Rahardjo Yakin Jokowi Komitmen dengan Pemberantasan Korupsi
VIDEO: Ketum Muhammadiyah Yakin Jokowi Memilih Capim KPK Terbaik

(mdk/rnd)