PPP fokus urus kepengurusan ke Kemenkum HAM, baru bahas Pilkada 2017
Mengenai kepengurusan yang baru ini, PPP masih menyusun nama-namanya meski belum semuanya terselesaikan.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan para pejabat teras partainya sedang membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2017 mendatang. Sebab, pihaknya baru saja menyelesaikan muktamar, apabila persiapan internal partainya telah selesai maka partainya akan menyerahkan SK ke Kementerian Hukum dan HAM.
"Pertama kepengurusan baru sedang disusun. Formatur masih rapat-rapat minggu ini. Nanti jika sudah tersusun akan diserahkan ke Kemenkum HAM," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/4).
Menurutnya, Kemenkum HAM memiliki waktu 7 hari setelah berkas partai diserahkan lalu segera mengesahkan SK tersebut. Meski, kata Arsul, belum ada calon yang akan diusung partai berlambang kabah hingga saat ini.
"Pilkada kan 2017, pendaftaran September tapi peraturan KPU harus mendaftar sebulan sebelumnya berarti Agustus. Lebih cukup waktu kami untuk selesaikan semua persyaratan," jelas dia.
Mengenai kepengurusan yang baru ini, PPP masih menyusun nama-namanya meski belum semuanya terselesaikan. Hal ini lantaran masih dalam proses penyelesaian konflik di internal partainya.
"Karena kami masih dalam proses merangkul kelompok atau kubu yg kemarin berbeda. Tapi tentu yang jelas dalam minggu ini atau minggu depan kami akan serahkan struktur kepengurusan ke PPP," ungkapnya.
Baca juga:
Perlawanan Djan Faridz, bawa kasus PPP sampai ke PBB dan OKI
Apa kata PPP & Gerindra soal Lulung dan Sandiaga merapat ke PDIP
Konvoi, simpatisan PPP di Yogya tewas dilempar molotov
Djan Faridz kutuk pelemparan molotov hingga simpatisan PPP tewas
PPP: Reshuffle bukan soal jatah kursi menteri, tapi perbaikan
PPP kubu Djan Faridz ajukan uji materiil ke MK
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.