PPP kirim surat keberatan penambahan kursi pimpinan MPR

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 tepatnya Pasal 427a dan c menyatakan, penambahan wakil ketua MPR diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam Pemilu 2014 urutan ke-1, ke-3, dan urutan ke-6.

2018-03-21 11:40:57

Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan penambahan kursi pimpinan MPR mengalami masalah. Sebab Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih mempermasalahkan penentuan posisi fraksi yang layak duduk di kursi pimpinan.

"Wakil Ketua dan memang ada sedikit masalah mungkin yang akan dibicarakan yaitu berkaitan dengan kursi wakil ketua oleh pemenang pemilu keenam," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 tepatnya Pasal 427a dan c menyatakan, penambahan wakil ketua MPR diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam Pemilu 2014 urutan ke-1, ke-3, dan urutan ke-6.

Sehingga, dia menilai, seharusnya diduduki oleh PDIP sebagai pemegang suara terbanyak, disusul Gerindra dan PAN. Namun, karena PAN sudah mendapat kursi maka posisi itu diberikan pada PKB.

"Nanti kalau berdasarkan UU itu dari hasil suara pemilu ternyata memang pemenang keenam itu PAN. Tapi kalau kursi keenam itu PKB. Jadi memang pada waktu pemilu PKB lebih banyak menang di suara yang di pulau Jawa. Jadi kursi lebih banyak PAN tapi kalau suara lebih banyak PKB," ungkapnya.

"Karena di situ kan tertulis suara pemilu, suara hasil pemilu 2014 lalu dan ternyata suara keenam menurut tafsir fraksi PAN ini yang disampaikan oleh PPP protes," jelasnya.

Terkait protes dari PPP ini MPR akan segera menggelar rapat. Segala keputusan mengenai hal itu, kata Mahyudin, akan ditentukan dalam rapat.

"Bisa jadi ada keputusan bisa jadi dibahas kembali. Kita apakah nanti minta pendapat MK dulu untuk menafsirkan kita kan bukan ahli hukum menafsirkan itu apakah suara di DPT apakah yang dimaksud kursi. Ini yang masih multitafsir," ucapnya.

Sebagai Informasi, Pasal 427A dalam UU MD3 berbunyi, pada saat Undang-Undang ini berlaku:

a. pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum Tahun 2O14

c. penambahan wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum Tahun 2Ol4 urutan ke-1 (satu), urutan ke-3 (tiga), serta urutan ke-6 (enam) dan penambahan wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum Tahun 2OL4 urutan ke-1 (satu).

Baca juga:
Siang ini MPR gelar rapat gabungan bahas pelantikan 3 pimpinan baru
Fadli Zon senang Utut Adianto jadi Wakil Ketua DPR
Senyum Utut Adianto saat dilantik jadi Wakil Ketua DPR
Dilantik jadi pimpinan DPR, Utut Adianto ingin perkuat postur anggaran
Tunjuk Utut jadi Wakil Ketua DPR, Megawati pertimbangkan pengalaman dan kinerja

(mdk/fik)