PPP: Pak JK Wapres 2019 Masuk TKN Jokowi-Ma'ruf, Apa Bisa Dimaknai Cawe-Cawe?
PPP menilai, pertemuan antara ketum parpol dan Jokowi hal wajar. Apalagi pertemuan di luar jam kerja dan tidak ada UU yang melanggar dinilai sah-sah saja.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak terlalu terlibat politik menjelang masa akhir jabatannya. Dia mengatakan, Jokowi harus mengikuti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menyinggung saat JK menjadi wakil presiden namun juga menjabat sebagai tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf saat masih menjabat sebagai wapres tahun 2019.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
"Pak JK tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi dewan penasihat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?" kata Awiek kepada wartawan, Senin (8/5).
Dia pun menilai, pertemuan antara ketum parpol dan Jokowi hal wajar. Apalagi pertemuan di luar jam kerja dan tidak ada UU yang melanggar dinilai sah-sah saja.
"Pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 parpol itu lebih banyak bicara masalag ekonomi, bonus demografi dan middle income trap dan Indonesia emas 2045. Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol," tegasnya.
"Pertemuan itu digelar di malam hari, di luar jam kerja. Sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja," imbuh dia.
Sebelumnya, Jusuf Kalla mengatakan Presiden seharusnya tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan jelang akhir jabatan. Dia mencontohkan kala Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden.
Hal itu disampaikan JK saat menjawab pertanyaan awak media soal tidak diundangnya NasDem saat pertemuan enam Ketum Parpol di Istana Kepresidenan, Selasa (2/5) lalu.
JK awalnya menuturkan seharusnya Jokowi mengundang NasDem jika membahas urusan negara.
"Ini point pertama tidak diundang. Tapi, kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya membicarakan tentang urusan pembangunan wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem diundang kan," kata JK.
JK pun menduga Jokowi berarti tidak hanya berbicara terkait persoalan negara saat bertemu para ketum parpol pendukung pemerintah. "Berarti ada pembicaraan politik," imbuhnya.
JK pun menduga Jokowi berarti tidak hanya berbicara terkait persoalan negara saat bertemu para ketum parpol pendukung pemerintah. "Berarti ada pembicaraan politik," imbuhnya.
JK lantas menyebut Presiden seharusnya seperti Megawati dan SBY. Dia menyebut keduanya tidak terlalu terlibat politik menjelang berakhirnya masa jabatan.
"Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujar JK.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/ray)