PPP Tak Yakin KPU Manipulasi Data Verifikasi Parpol: Hanya Psywar di Media
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi meminta KPU di daerah yang mengungkap dugaan kecurangan verifikasi faktual membuka kebenarannya. Harus dibuka jelas informasi KPU daerah mana yang diminta meloloskan partai tertentu.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi meminta KPU di daerah yang mengungkap dugaan kecurangan verifikasi faktual membuka kebenarannya. Harus dibuka jelas informasi KPU daerah mana yang diminta meloloskan partai tertentu.
"Nah, tinggal KPU, KPU daerah itu kalau benar ya, tapi kan tidak ada, baru hanya seseorang yang mengatasnamakan KPU KPU daerah, tapi siapa KPU-nya, KPU di mana, kapan kejadiannya, itu tidak diungkap, hanya ya psywar di media, itu tidak boleh," ujar Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12).
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Bagaimana KPU mengawasi jalannya pemilihan? Sebagai penyelenggara, KPU bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Mereka harus memastikan bahwa semua proses pemilihan dilakukan secara adil dan transparan, serta menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.
-
Bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin proses Pilkada berjalan dengan transparan, jujur, dan adil? Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pilkada, menerbitkan PKPU untuk memastikan proses pemilihan berjalan transparan, jujur, dan adil.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
KPU daerah harus mengungkap detil peristiwa dugaan terjadinya kecurangan verifikasi faktual tersebut. Kata Awiek, sampai saat ini belum ada kronologi yang lengkap.
Simak berita KPU selengkapnya di Liputan6.com
"Harusnya misalkan KPU ini, si a jam sekian hari ini menerima teror dari si b dari KPU RI misalnya, itu begitu kan enggak ada kronologi itu, hanya disampaikan bahwa ini ada somasi dari KPU daerah," ujar dia.
Menurut Awiek harus ada upaya pembuktian dugaan kecurangan tersebut. Sementara KPU RI sebagai pihak tertuduh harus juga melakukan pembelaan dan klarifikasi ke publik.
"KPU daerah yang mana, di mana kejadiannya, itu kan enggak ada, ya saya kira teman-teman itu juga punya hak untuk membuktikan, termasuk juga KPU juga punya hak untuk melakukan pembelaan," kata dia.
Ketua KPU Jawab Tudingan Curang dan Manipulasi Data Verifikasi Partai Politik
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari angkat suara terkait adanya dugaan kecurangan manipulasi hasil data verifikasi faktual di beberapa daerah. Dia menegaskan, anggota KPU daerah telah melakukan verifikasi faktual sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Selama yang saya tahu ya, yang saya lakukan selama ini ketika memberikan arahan, memberikan instruksi kepada temen-teman KPU provinsi kabupaten/kota yang pertama yaitu melakukan verifikasi faktual sesuai aturan, sesuai dengan standar operating procedure (SOP)," katanya di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (13/12).
Dia menjelaskan, sebagai lembaga pelayanan pihaknya telah memenuhi semua kebutuhan baik untuk pemilih maupun untuk partai politik yang akan menjadi peserta pemilu 2024 nantinya.
"Kami sampaikan juga kepada KPU kabupaten/kota bahwa sebisa mungkin asas perlakuan setara KPU kepada parpol diterapkan sehingga tidak ada pilih kasih, menguntungkan atau rugikan partai tertentu. Ini juga supaya tidak ada perlakuan yang diskriminatif atau dianggap untungkan parpol tertentu," jelasnya.
Lebih lanjut, Hasyim menerangkan, pihaknya bakal menginvestigasi dugaan intimidasi saat proses verifikasi faktual tiga partai politik oleh KPU di daerah. Intimidasi disebut untuk membuat KPU daerah meloloskan tiga partai dalam proses verifikasi tersebut.
"Ada mekanisme pengawasan internal, ada Divisi Hukum dan Pengawasan, dan juga kami ada Inspektorat. Kalau ada laporan seperti ini, nanti kami akan siapkan untuk menelusuri data yang berkembang di media tersebut," ujarnya.
Kendati demikian, dia tak menyebut kapan KPU mulai melakukan investigasi tersebut. Hasyim juga tak bisa memastikan apakah keputusan kelulusan parpol dalam verifikasi faktual dapat dianulir jika terbukti curang.
"Kami melihat perkembangan hasil investigasi inspeksi atau pemeriksaan dulu," imbuhnya.
(mdk/gil)