Prabowo Ingin Jatah Menhan, PKS Tetap Berdoa Gerindra Pilih Oposisi
PKS tak mau ambil pusing dengan tawar menawar kursi menteri antara Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. PKS legowo apabila nantinya Gerindra memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
PKS tak mau ambil pusing dengan tawar menawar kursi menteri antara Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. PKS legowo apabila nantinya Gerindra memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyerahkan sepenuhnya sikap politik Gerindra kepada Prabowo.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi? Saat ini, Prabowo menjabat Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Kenapa Prabowo bertemu Jokowi di Istana? Juru Bicara Menteri Pertahanam Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, pertemuan Prabowo dengan Jokowi untuk koordinasi terkait tugas-tugas pemerintahan.
"Hak Pak Prabowo dan kawan-kawan Gerindra memutuskan gabung Jokowi," jelas Mardani kepada merdeka.com, Senin (7/10).
Sumber merdeka.com di internal Gerindra mengungkap, Prabowo menolak tawaran Wantimpres, Mentan dan BKPM dari Jokowi. Prabowo lebih tertarik jika mendapat jabatan Menhan.
Mardani menggarisbawahi, apabila benar Gerindra resmi masuk koalisi Jokowi, dia berharap komunikasi dengan Gerindra tetap baik. Meskipun sampai saat ini, PKS tetap berharap ditemani Gerindra dalam mengambil sikap oposisi.
PKS telah memutuskan untuk mengambil jalan berseberangan dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Kita akan tetap bersahabat. Walau tetap berdoa semoga Gerindra bisa bersama PKS menjadi #KamiOposisi yang kritis dan konstruktif. PKS insyaallah istiqomah #KamiTetapOposisi," tegas Mardani.
Tolak Jabatan Wantimpres
Sumber merdeka.com dari elite Gerindra menyebut, Jokowi awalnya menawarkan menteri pertanian dan kepala badan koordinasi penanaman modal atau BKPM. Kursi untuk oposisi demi menjaga stabilitas politik kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan.
Jokowi menilai hal ini sesuai dengan apa yang sering difokuskan oleh Gerindra dan Prabowo. Di antaranya kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan. Edhy Prabowo menjadi orang yang disebut paling pantas disorongkan jadi Mentan. Bahkan, sambil berkelakar, sudah ada pembicaraan 'Sertijab' antara Mentan Amran Sulaiman dan Edhy Prabowo.
Namun Gerindra, merasa tak tertarik dengan tawaran itu. Apalagi posisi Wantimpres, disebut bukan posisi yang strategis untuk Prabowo.
"Wantimpres itu tugasnya hanya menasihati presiden. Belum tentu juga nasihatnya diterima oleh presiden," kata sumber yang juga dekat dengan Prabowo ini.
Gerindra lebih tertarik posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet. Bukan tanpa alasan, Prabowo selama ini juga memiliki perhatian besar pada bidang pertahanan. Dalam beberapa debat Capres misalnya, Prabowo menyoroti soal pertahanan. Mulai dari persediaan amunisi, hingga lemahnya pertahanan nasional.
Demi Bintang Empat Di Pundak
Ada satu harapan lagi. Sumber ini menyebutkan, pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu. Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan. Dengan empat bintang.
Soal jenderal kehormatan ini bukan hal baru, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mendapat jenderal bintang empat kehormatan saat menjadi menteri.
Tahun 2004, saat era Megawati Soekarnoputri, pemerintah memberikan gelar jenderal bintang empat kehormatan pada Menkopolkam Hari Sabarno dan Kepala BIN AM Hendropriyono. Di era Gus Dur, Agum Gumelar pun mendapat gelar jenderal kehormatan. Dulu ada kebiasaan memberikan gelar jenderal penuh bagi para purnawirawan yang diangkat menjadi menteri. Hal ini tak dilakukan lagi di era SBY.
"Pak Prabowo sudah setuju kalau menteri pertahanan," kata petinggi Gerindra tersebut.
Anggota Dewan Pembina Gerindra Habiburokhman mengelak, soal tawar menawar jabatan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dia mengaku belum mendengar apabila Prabowo ingin jabatan Menhan.
Dia juga menolak bicara soal posisi yang diminta Gerindra di kabinet. Sebab menurut dia, antara Gerindra dan Jokowi belum bicara apa, berapa dan siapa.
"Setahu saya enggak ada itu (kursi Menhan), enggak ada pernyataan itu ya," kata Habiburokhman.
(mdk/rnd)