Protes Kasus Ketua PA 212, Kubu Prabowo Disarankan Gunakan Instrumen di DPR

Protes Kasus Ketua PA 212, Kubu Prabowo Disarankan Gunakan Instrumen di DPR. Arsul menjelaskan, kubu Prabowo-Sandi memiliki empat pendukung di DPR yakni Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat. Empat partai, itu lanjut Arsul, bisa menggerakkan fraksinya di DPR untuk mengambil tindakan atas penetapan tersangka itu.

2019-02-12 17:36:33

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menyarankan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno menggunakan instrumen di DPR untuk menindaklanjuti kasus penetapan tersangka pada Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif. Hal itu dilakukan untuk memeriksa dugaan kejanggalan dalam kasus penetapan Ma'arif sebagai tersangka.

"Saya kalau boleh menyarankan teman-teman yang ada di kubu barisan 02 itu menyikapi hal itu kan tidak kemudian kita hanya meramaikannya di media saja. Kan koalisi 02 itu kan punya instrumen di DPR RI ini," kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2).

Arsul menjelaskan, kubu Prabowo-Sandi memiliki empat pendukung di DPR yakni Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat. Empat partai, itu lanjut Arsul, bisa menggerakkan fraksinya di DPR untuk mengambil tindakan atas penetapan tersangka itu.

"Kenapa kok hanya di media? Pak Zul (Zulkifli Hasan) punya Fraksi PAN, bisa juga diperintahkan fraksinya ya, ada Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS ya mari itu kita urai dalam satu forum resmi itu yang pertama," ungkapnya.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta agar kasus ini tidak dianggap sebagai upaya menjegal kebebasan berekspresi. Kata dia, perlu dilihat juga kasus yang sama dengan Ma'arif untuk bisa mendalami dan didalami lebih jauh.

"Dan tempat bedah bedahnya, saya bukan ingin mengatakan tidak ada gunanya di media, di media tetap perlu tetapi itu harusnya tidak cukup harusnya sangat tidak cukup. Ya kita bedah di DPR," ujarnya.

Tambahnya juga terlalu cepat jika langsung menyebut kasus yang menimpa Ma'arif sebagai bentuk kriminalisasi. Karena itu, dia menyarankan ada pembedahan kasus tersebut di DPR.

"Tetapi menurut saya terburu-buru kita untuk menyimpulkan itu sebelum kita bedah. Kenapa kita bedah? Kan bisa juga melaui proses yang terbuka di DPR ini, ayo rapat kerja pengawasan terkait kasus ini kasus itu, ini kan boleh saja," ucapnya.

Diketahui, Polisi menetapkan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif, menjadi tersangka. Sebelumnya Slamet menjalani pemeriksaan di Mapolresta Surakarta, terkait dugaan tindak pidana pelanggaran kampanye di Mapolresta Surakarta, Kamis (7/2).

Penetapan Slamet sebagai tersangka diketahui melalui surat panggilan bernomor S.Pgl/48/II/2019/Reskrim yang dikirim ke Slamet Ma'arif dan beredar di media sosial. Surat panggilan tersebut dikeluarkan pada Sabtu (9/2) dan ditandatangani Kasatreskrim Kompol Fadli, selaku penyidik dalam kasus ini.

Selanjutnya, polisi akan kembali memanggil Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu untuk datang ke Posko Gakkumdu pada Rabu, (13/2) lusa.

Baca juga:
Bantahan Polri Disebut Tebang Pilih Kasus Pelanggaran Kampanye Slamet Maarif
Ketum PAN Soal Slamet Ma'arif jadi Tersangka: Pemerintah Katanya Cinta Ulama
Erick Thohir Keberatan Ketua PA 212 Tersangka Dibilang Kriminalisasi
Mardani sebut Pemerintah Bunuh Diri Jika Kasus Ketua PA 212 Terbukti Tebang Pilih
Pemeriksaan Ketua PA 212 Dipindah, Polda Jateng Antisipasi Aksi Demo Pendukung
Kasus Dhani Hingga Slamet Ma'arif, NasDem Bela Jokowi dari Tuduhan Kriminalisasi

(mdk/eko)