Rakernas Nasdem bakal dibuka Presiden Jokowi dan ditutup Wapres JK
"Pada malam hari akan diadakan penutupan yang akan ditutup oleh JK," tandasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dijadwalkan akan menghadiri Rakernas dan Konsolidasi Pemenangan Pilkada Partai Nasdem pada 21-22 September di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta.
Acara rakernas ini digelar guna mempersiapkan bekal bagi kader yang diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak agar siap menghadapi gelaran akbar tersebut 9 Desember mendatang.
Dalam acara tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita mengatakan, bahwa Presiden Jokowi akan diundang sekaligus membuka Rakernas tersebut.
"Dalam acara Rakernas itu akan dibuka oleh bapak Presiden Jokowi," kata Enggar kepada wartawan di Kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta, Minggu (20/9).
Selain Presiden Jokowi, menurut dia, dalam Rakernas itu turut juga dihadiri oleh bakal calon yang akan di usung buat Pilkada serentak, seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta tokoh negarawan lainnya.
"Acara ini turut dihadiri pula oleh bakal calon dari tiap daerah, kita usung 255 dan bersama sama DPW, dewan pengurus daerah (DPD) menjadi 269 peserta undangan lain," tutur Enggar.
Enggar menambahkan selain dibuka oleh Presiden Jokowi, pada hari kedua, Rakernas akan ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Pada malam hari akan diadakan penutupan yang akan ditutup oleh JK," tandasnya.
Baca juga:
Besok, Nasdem gelar Rakernas galang kekuatan jelang Pilkada serentak
'DPR harus bantu pemerintah atasi krisis bukan minta tunjangan naik'
Anggota DPR mayoritas pengusaha, NasDem tolak tunjangan dinaikkan
Surya Paloh ingin Indonesia menjaga ketahanan pangan agar tak impor
PAN merapat KIH, Nasdem sebut belum ada rencana merevisi UU MD3
Surya Paloh tolak Jokowi keluarkan Perppu calon tunggal Pilkada
Politikus NasDem desak Kabareskrim ungkap capim KPK jadi tersangka
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kenapa Partai NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden? Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Diketahui, mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR. "Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata Taufik Basari, dalam keterangannya, Kamis (7/12).Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Mengapa Partai NasDem menyambut hangat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia? "Sejak awal-awal Indonesia Merdeka, Vatikan itu termasuk negara pertama yang memberi pengakuan. Jadi, relasi kita dengan Vatikan itu secara diplomatik kuat sekali," kata Hermawi saat jumpa pers di DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (30/8).
-
Apa yang akan dilakukan NasDem terkait keputusan Anies mengenai Pilgub Jakarta 2024? Jadi apapun keputusan Mas Anies kita support, karena beliau adalah aset politik di dalam baik Jakarta maupun nasional. Kita tunggu lah bagaimana sikap Mas Anies sendiri," pungkasnya.