Rakernas PDIP diharapkan momentum koreksi sistem ekonomi neokolonial

DIP bakal menggelar rakernas pada 10-12 Januari 2016 di Jakarta.

PDIP bakal menggelar rakernas pada 10-12 Januari 2016 di Jakarta. Diharapkan, rakernas PDIP itu jadi momentum koreksi sistem ekonomi neokolonial.

"Amanat konstitusi yang kita miliki sudah jelas. Upaya koreksi seharusnya bukan jadi tanggung jawab PDI Perjuangan saja tapi semua saja yang bersepakat untuk taat konstitusi," ujar dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Revrisond Baswir, Senin (4/1).

Revrisond menjelaskan amanat konstitusi di dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal demi pasal yang ada, terutama untuk penjabaran pasal 33 sudah jelas ada tanggung jawab nasional. Bukan melekat pada diri sendiri, satu golongan saja. Tapi harus menjadi tanggung jawab bersama untuk mengoreksi struktur perekonomian nasional yang bercorak kolonial hingga kini.

"Kita bisa rasakan bagaimana sistem ekonomi borjuasi bekerja. Sekarang ini kita alami itu. Sebagai partai pelopor, tentu masalah ini jadi tanggung jawab PDI Perjuangan untuk bersama-sama lakukan koreksi," kata Revrisond Baswir.

Revrisond menambahkan sebagai partai yang turut membentuk pemerintahan, PDIP memang harus memulai dulu. Jadi pelopor dan memberikan tekanan bersama. Salah satunya dengan melihat lagi semua dokumen negara, RPJMN maupun RPJMD. Apakah di dalam dokumen pembangunan yang ada sudah jadi bagian integral amanat konstitusi.

"Mari kita lihat lagi bersama-sama apakah ada hubungan dengan pasal 33. Kalau saya teliti di beberapa dokumen ternyata sudah tidak ada lagi. Secara formal apa maknanya? Kita tidak lihat rencana pengembangan koperasi dan seterusnya. Ini tentu bawa kita skeptis," katanya.

Revrisond merujuk dengan sistem pembangunan nasional, sudah ada UU soal sistem perencanaan pembangunan nasional. Ada yang menarik karena di dalam satu pasalnya, RPJMN itu adalah penjabaran visi dan misi presiden terpilih dan pembukaan UUD 1945.

"Konsekuensinya tak ada hubungan dengan batang tubuh. Ini terstruktur, masif dan sistematis. Seolah melegalkan apa yang ilegal, tanpa kewajiban amalkan Undang-undang. Ini artinya korupsi konstitusi. Saya kira, kini saatnya bersama Presiden Joko Widodo untuk koreksi hal ini. Jadi momen bagus untuk jadi pelopor kembali usung konstitusi,” katanya.

Sementara itu, politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan dalam Rakernas 2016 diharapkan jadi momen bagi partai berlambang banteng moncong putih untuk bisa menjalankan fungsi parpol dengan lebih baik. "Mudah-mudahan rakernas nanti bisa hasilkan program yang jalankan fungsi parpol sebagai agen perubahan sosial untuk kembali ke konstitusi," kata Eva.

Diakui untuk mengajak banyak kelompok agar mau kembali taat konstitusi bukanlah pekerjaan ringan. Bisa jadi hal yang cukup berat dalam praktik berdemokrasi di alam desentralisasi saat ini yaitu dalam aspek kedaulatan, berdikari dan membangun karakter berkepribadian.

Baca juga:
PDIP: Dalam politik berkeadaban, partai pemenang pemilu pimpin DPR
Kasus anggota Polda NTT vs politisi PDIP diambil alih Bareskrim
Sprindik Anas Urbaningrum pernah bocor, PDIP setuju revisi UU KPK
PDIP sebut reshuffle penting untuk efektivitas kerja pemerintah
Rakornas PDIP, Mega beri pidato politik & Jokowi pengarahan tertutup