Golkar Ajak PDIP Masuk Pemerintahan Prabowo-Gibran: Demi Pembangunan Ekonomi
Menurut Bamsoet, pembangunan ekonomi dapat tercipta dengan dilandasi pula oleh stabilitas politik.
Politikus Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung bila PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rangka terciptanya pembangunan ekonomi di tengah masyarakat.
"Yang bisa menjawab itu adalah pemimpin koalisi. Akan tetapi, kalau saya setuju, mendukung semuanya guyub dalam satu kesatuan langkah dalam rangka membangun apa yang sedang kita kerjakan hari ini adalah pembangunan ekonomi," kata Bamsoet, sapaan karibnya, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Hal senada, kata dia, juga berlaku sama dengan wacana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Ya, intinya kalau semua pemimpin bangsa kompak, rukun, dan guyub 'kan bagus juga buat kita 'kan," ucapnya.
Menurut dia, pembangunan ekonomi dapat tercipta dengan dilandasi pula oleh stabilitas politik.
"Karena program pembangunan maupun ekonomi ini kalau ditopang dengan situasi politik yang kondusif, para pemimpin kita akur, rukun, pasti para investor juga merasa nyaman, merasa pede untuk berinvestasi," ujarnya.
Bamsoet lantas berkata, "Akan tetapi, kalau para pemimpin kita saling enggak kompak, ya pasti investor juga akan berhitung lagi untuk investasi ke Indonesia."
Ia berpendapat bahwa terciptanya pembangunan ekonomi amatlah penting agar mampu menyediakan lapangan kerja demi mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pengangguran di Tanah Air.
"Dengan demikian, bisa mengurangi meledaknya jumlah pengangguran dalam 1—2 tahun ke depan. Jadi, kita berupaya agar pabrik-pabrik yang hari ini gulung tikar, padat karya seperti tekstil segala macam nanti akan recovery dalam 1 tahun ke depan supaya masyarakat kita, rakyat kita bisa juga kembali mendapatkan pekerjaan," kata dia.
Sebelumnya, Selasa (17/9), Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membantah pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dilatari oleh faktor kursi menteri yang diincar partainya pada kabinet pemerintahan mendatang.
Sebaliknya, dia mengatakan bahwa pertemuan kedua tokoh bangsa apabila terealisasi tersebut sebagai wahana merawat moralitas publik.
"Kalau PDI Perjuangan bertemu kemudian dikasih menteri, atau sebaliknya PDI Perjuangan tidak bertemu, tidak dikasih menteri, ngambek, itu tidak ada ceritanya," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia juga meminta publik agar tidak terburu-buru mengartikan pertemuan Megawati dengan Prabowo sebagai sinyal bahwa partainya akan merapat pada koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Momentum pertemuan Megawati dengan Prabowo, kata dia, hanya tinggal menghitung hari menjelang pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober 2024.
