Reaksi partai pendukung Jokowi berhembus kabar reshuffle bulan depan

Reaksi partai pendukung Jokowi berhembus kabar reshuffle bulan depan. Wasekjen PKB Daniel Johan membenarkan bahwa bakal ada reshuffle kabinet jilid IV dalam waktu dekat ini. Dia memprediksi, reshuffle akan terjadi usai Pilkada serentak pada 15 Februari tahun depan.

2016-12-29 09:28:22

Kabar perombakan kabinet kembali berhembus jelang tutup tahun 2016. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut bakal melakukan reshuffle kabinet pada Januari nanti.

Isu ini berawal dari bisik-bisik yang menyebut seorang ketua umum partai mengeluh bahwa kursinya di kabinet bakal hilang. Hal itu disampaikan dalam sebuah forum internal.

Sayang, ketika merdeka.com mencoba mengkonfirmasi hal itu pada ketua umum tersebut, dia menolak diwawancara dan menghilang dari buruan awak media dalam sebuah acara pada Selasa (27/12).

Namun Wasekjen PKB Daniel Johan membenarkan bahwa bakal ada reshuffle kabinet jilid IV dalam waktu dekat ini. Dia memprediksi, reshuffle akan terjadi usai Pilkada serentak pada 15 Februari tahun depan.

Lalu bagaimana respons partai-partai pendukung Jokowi tentang kabar ini? Berikut reaksinya dihimpun merdeka.com, Kamis (29/12):

NasDem

Ketua DPP Partai NasDem Jhonny G Plate mengatakan, pihaknya mendukung rencana Presiden Joko Widodo merombak komposisi menteri. Asalkan, bertujuan untuk memperkuat kinerja dan konsolidasi partai-partai pendukung pemerintah.

"Reshuffle kabinet sepenuhnya kewenangan Presiden, kami pun mendukung sepenuhnya apalagi jika menurut presiden untuk memperkuat posisi koalisi pemerintah dan peningkatan kinerja kabinet," kata Jhonny saat dihubungi merdeka.com, Rabu (28/12).

Menurutnya, restruktur dan reposisi kekuatan koalisi merupakan hal wajar. Apalagi jelang tahun politik 2017, pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan semangat nawacita akan menjadi perhatian publik.

"Tahun 2017 merupakan tahun politik yang penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan sesuai arah nawacita yang diinisiasi presiden," jelasnya.

Oleh sebab itu, Jhonny menilai, perombakan kemungkinan akan dilakukan demi menjaga stabilitas dan kekuatan politik pemerintah. "Untuk itu dibutuhkan stabilitas politik yang lebih baik dan bersimpulnya kekuatan politik untuk mendukung pembangunan nasional," pungkas anggota Komisi XI ini.

PPP

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, reshuffle kabinet kerja adalah kewenangan dan hak prerogatif Jokowi. Menurut Arsul, Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan partai pendukung jika ingin merombak menterinya.

"Sampai saat ini ya memang PPP sendiri berposisi bahwa urusan reshuffle jilid selanjutnya sebagaimana jilid-jilid sebelumnya itu kan memang kewenangan Pak Jokowi. Tidak ada kewajiban hukum bagi Pak Jokowi kalau mau reshuffle kemudian harus konsultasi ke partai pendukungnya termasuk kepada PPP," kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12).

Namun, jika reshuffle dilakukan, PPP percaya presiden akan bersikap bijak dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional.

"Cuma kita meyakini bahwa Presiden akan secara bijak ketika memutuskan reshuffle akan mempertimbangkan keseimbangan politik dari semuanya," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini mengaku tak mau ikut campur dengan urusan reshuffle jilid IV ini. Arsul menegaskan, tidak masalah jatah kursi PPP ditambah atau dikurangi.

"Apakah ada penambahan kursi itu namanya ngarep.com," tegas Arsul.

Arsul enggan berkomentar apakah faktor yang memicu wacana perombakan itu lantaran Jokowi tidak puas dengan kinerja sejumlah menterinya. Ditambahkannya, evaluasi kinerja menteri menjadi domain presiden bukan partai pendukung.

"Wah itu harus ditanya ke Pak Presiden dong masa saya yang jawab kan Presiden yang tidak puas. Saya kira begini lah, menteri itu karena menteri itu sub koordinasi Presiden itu memang dievaluasi oleh Presiden. Sebagaimana juga kita dimana pun kan selalu dievaluasi atasan kita," pungkas Arsul.

Hanura

Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengaku belum dapat informasi dari Presiden Joko Widodo soal wacana perombakan kabinet kerja dalam waktu dekat. Menurutnya, tidak ada hal yang mendesak sehingga mengharuskan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla dirombak.

"Itu kewenangan presiden, prerogatif beliau. Tetapi sepanjang pengetahuan saya, enggak ada itu reshuffle dalam waktu dekat. Enggak ada urgensinya," kata Dadang saat dihubungi merdeka.com, Rabu (28/12).

Di internal Partai Hanura, kata dia, juga belum menggelar rapat membahas wacana reshuffle jilid IV itu. Oleh sebab itu, dia memprediksi presiden tidak akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

"Di Hanura pun belum ada rapat untuk itu. Ya itu isu, tidak ada reshuffle," tegasnya.

Jelang akhir tahun 2016, isu perombakan kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali bergulir. Kabarnya, Presiden Joko Widodo tak cukup dengan kinerja beberapa menterinya. Sehingga segera kembali akan melakukan reshuffle kabinet jilid IV.

Kabar ini dibenarkan oleh Wasekjen PKB Daniel Johan. Namun dia yakin kursi PKB aman. Dia memprediksi, reshuffle jilid IV akan dilakukan usai pagelaran Pilkada serentak 15 Februari 2017 nanti.

PKB

Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengaku telah mendengar kabar akan adanya reshuffle kabinet. Namun dia meyakini, kursi menteri yang terkena dampak perombakan bukan dari partai. Dia yakin, PKB tidak terkena dampak reshuffle jilid IV yang kabarnya dilakukan bulan depan.

"Iya tapi harusnya partai tetap," kata Daniel saat dihubungi merdeka.com, Rabu (28/12).

Daniel mengaku belum tahu kapan perombakan akan dilakukan. Kemungkinan reshuffle akan dilakukan setelah gelaran Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 mendatang.

"Belum jelas, mungkin setelah pilkada," tegasnya.

Baca juga:
Mendadak berhembus wacana reshuffle kabinet
NasDem tak masalah jika Jokowi reshuffle kabinet
Reshuffle jilid IV, PPP tak mau 'ngarep.com' dapat tambahan kursi
Hanura: Tak ada urgensi lakukan reshuffle jilid IV dalam waktu dekat
Kabar reshuffle jilid IV, Gerindra tegaskan tetap di luar Istana
PKB akui dalam waktu dekat akan ada reshuffle jilid IV
PKB: Koalisi pemerintah tak ada kesepakatan sampai tingkat Pilkada

(mdk/rnd)