Respons Demokrat Usai Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Pranowo memastikan menjadi oposisi atau tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ganjar mendeklarasikan keputusannya tersebut pada pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Jakarta, Senin (6/5) malam

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, menjadi oposisi atau tidak bukan sikap perorangan, melainkan partai politik.

"Biasanya oposisi dan bukan oposisi itu adalah partai politik bukan orang per orang. Saya belum paham apakah oposisi yang dimaksud oleh GP (Ganjar Pranowo)," kata Herman saat dihubungi, Rabu (8/5).

Meski begitu, kata Herman, sikap oposisi atau berada di luar pemerintahan itu merupakan hak atau pilihan dari setiap partai politik.

“Bagi partai politik apakah oposisi dan atau pendukung pemerintah adalah pilihan. Namun juga sangat tergantung kepada presiden terpilih, apakah diajak bergabung atau tidak," 

ujarnya.

merdeka.com

Ganjar Ogah Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029. Dia mengatakan akan melakukan kontrol dari pemerintahan Prabowo.

"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini, kita akan mengawal dengan benar. Dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," kata Ganjar.

Sikap Ganjar Sejalan dengan PDIP

Pada kesempatan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sikap Ganjar Pranowo untuk berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sejalan dengan PDIP.

"Ya tentu saja (sejalan dengan sikap partai),” kata Hasto.

Namun pada Selasa (7/5), Hasto menyebut sikap Ganjar mendeklarasikan diri menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menekankan bahwa tak akan menjadi salah satu menteri di kabinet.

"Yang dimaksud oleh Pak Ganjar bahwa beliau tidak akan bergabung untuk menjadi salah satu menteri dalam jajaran yang akan datang. Tentu sikapnya kita hormati," kata Hasto.

Namun secara kepartaian, Hasto mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan. PDIP baru akan membahas sikap koalisi atau oposisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Rakernas V pada bulan ini.

Dia menyebut arah PDIP untuk berada di dalam atau di luar sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Sikap politik PDIP apakah di dalam atau di luar pemerintahan itu akan dibahas dalam rakernas. Tapi Konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP," jelasnya.

Hasto mengatakan partainya akan selalu konsisten membangun demokrasi dan melindungi kedaulatan rakyat. Menurut dia, dinamika politik selama Pemilu dan Pilpres 2024 akan terus menjadi arah perjuangan partainya ke depan.

"Karena sekiranya kita tidak dilakukan koreksi atas penyalahgunaan kekuasaan maka berbagai kecurangan itu akan diterapkan dalam pemilu-pemilu yang akan datang," imbuh Hasto.