Ridwan Kamil: Jabar jangan hanya jadi keset saja saat Pilpres
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menginginkan sistem pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif. Tujuannya, agar eksekutif dan legislatif bisa satu visi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menginginkan sistem pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif. Tujuannya, agar eksekutif dan legislatif bisa satu visi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hal itu disampaikan saat sambutannya dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (6/9).
-
Apa harapan Ridwan Kamil terkait hasil Pilpres? Saya sebagai ketua TKD Jabar kalau ternyata bisa bagus suara 02 satu putaran, kalau tidak tentu masih ada proses sampai Juni
-
Bagaimana PKB ingin membentuk poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? "Kami belum ada obrolan sama sekali menyangkut soal sosok Kang Ridwan Kamil gitu, tapi yang sudah ada obrolan malah di Jabar. Kalau Kang RK maju di Jabar kami akan bikin poros di luar Kang RK kan gitu," tutur Huda.
-
Apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil saat maju di Pilkada Jakarta? Calon pesaing Anies, Ridwan Kamil tak kalah kuat. Ridwan Kamil mendapatkan lampu hijau dari partai koalisi Prabowo-Gibran untuk maju Pilkada Jakarta. Partai-partai yang menyatakan kesiapan mengusung Ridwan Kamil itu adalah Gerindra, PAN dan Golkar. Bahkan, Gerindra sudah terang-terangan menginginkan kadernya menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024."Secara alami secara manusiawi, kami ingin wakil kami ada di wakil gubernur," kata Habibburokhman kepada wartawan.
-
Kenapa PKB ingin membentuk poros yang berbeda dari Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? Ia mengatakan bahwa perbedaan poros sangat dibutuhkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini agar publik memiliki banyak pilihan."Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya," ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6)
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Siapa saja yang menginginkan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Partai KIM begitu ngotot memboyong Ridwan Kamil di Jakarta. Namun, Golkar tampaknya belum satu suara dengan Gerindra, PAN dan Demokrat soal langkah politik untuk Ridwan Kamil itu. Golkar 'si pemilik' Ridwan Kamil masih menimbang penugasan di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat.
Sistem pemerintahan tersebut diakui sebagai salah satu misi yang akan diciptakan dalam masa jabatannya sebagai gubernur lima tahun ke depan, agar Provinsi Jabar punya pressure politik.
"Sumatera Selatan APBD-nya Rp 10 triliun, tapi bantuan dari pusat Rp 30 triliun. Kenapa? Jago lobinya. Jabar APBD-nya Rp 30 triliun-an, tapi bantuan dari pusat sedikit," ujarnya.
Ia menegaskan, Jawa Barat harus terhormat dan punya daya tawar politik. Jangan hanya mau dimanfaatkan dan disanjung dalam kontestasi demokrasi, contohnya Pilpres, yang disebut sebagai provinsi terbesar dengan konstituen terbanyak.
"Jabar jangan jadi keset saja saat pilpres. Kita harus terhormat, kita harus minta lebih banyak (bantuan keuangan) sesuai dengan jumlah penduduk," tegasnya.
"Jangan dipuji saat urusan politik sebagai konstituen terbanyak, tapi urusan minta-minta kita dikesampingkan. Kalah dengan Provinsi yang jumlah penduduknya sedikit, dengan APBD yang sedikit (dalam urusan bantuan keuangan)," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh anggota legislatif untuk melepaskan latar belakang partainya demi kepentingan rakyat.
Kolaborasi antar eksekutif dan legislatif pun bisa diwujudkan terkait pemekaran wilayah. Pria yang akrab disapa Emil ini menyebut bahwa penduduk Jabar sebanyak 48 juta jiwa, tapi jumlah daerah pemerintahannya terbagi 27 Kab/kota.
Jumlah itu tidak ideal jika dibandingkan dengan Jawa Timur yang penduduknya 40 juta jiwa yang daerah administratif pemerintahannya dibagi 38. Atau, Sumatera Utara dengan pendusuk 12 juta, daerah administrasi pemerintahannya dibagi 33.
Ia memberikan contoh kecil. Warga Kabupaten Bogor penduduknya berjumlah 6 juta, hanya diurus satu bupati dan 50 anggota dewan. Sementara di Bali, penduduk 6 juta diurus 10 kepala daerah dengan 500 anggota dewan.
Hal yang dianggap ketidakadilan politik inilah yang mendasarinya meminta kepada legislatif untuk bekerja sama merumuskan wacana besar terkait pemekaran wilayah di Jabar. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya.
"Penduduknya banyak, daerahnya sedikit. Maka jangan heran pelayanan sangat sulit. Jumlah ini menentukan jumlah uang dari pusat," ucap Emil.
"(dengan jumlah penduduk dan daerah administratif yang ada) Jatim, uang dari pusat kalau dibagi rata ke jumlah per kapita per penduduk itu satu orang Rp 1 juta. Kalau orang Jabar Rp 600 ribu untuk hidup," imbuhnya.
"Maka pemekaran harus menjadi agenda politik. Kita harus sampaikan kepada siapapun presidennya. Jabar harus punya pressure politik. Jangan hanya pasrah," tegasnya.
Baca juga:
Solusi oposisi hadapi pelemahan rupiah: Rombak total tim ekonomi Jokowi!
Sekjen PPP sebut Erick Tohir masuk top list ketua tim kampanye Jokowi-Ma'ruf
Tukarkan dolar ke rupiah, Sandiaga harap Jokowi & para pejabat contoh dirinya
Soal sanksi Lukas Enembe dukung Jokowi, Demokrat serahkan ke komisi pengawas
Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf sudah diputuskan, tinggal diumumkan