Risma-Whisnu siap daftar, koalisi Majapahit masih bingung cari calon

Koalisi Majapahit baru berencana mengerucutkan 17 nama pasangan bakal calonnya, menjadi tiga pasangan bakal calon.

DPC PDIP Surabaya, Jawa Timur siap mendaftarkan pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pilwali Surabaya, 9 Desember 2015 mendatang. Tapi hingga saat ini, nama pasangan calon lawannya belum muncul.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Adi Sutarwijono mengatakan, pihaknya akan mendaftarkan pasangan petahana tersebut di hari pertama pendaftaran, yaitu Minggu lusa (26/7).

"Pendaftaran akan kita lakukan di hari pertama, selain sesuai arahan Sekjen DPP PDIP (Hasto Kristiyanto), juga untuk menunjukkan komitmen PDIP mengawal pelaksanaan Pilkada secara on time (tepat waktu)," kata Awi, sapaan akrab Adi Sutarwijono, Jumat (24/7).

Sementara terkait gonjang-ganjing Pilwali Surabaya berpotensi ditunda hingga 2017, karena diprediksi, hingga batas akhir pendaftaran yaitu tanggal 28 Juli, hanya ada calon tunggal, Awi mengaku pihaknya tidak khawatir.

Hanya saja, pihaknya tetap menyayangkan terbitnya PKPU Nomor 12 Tahun 2015, tentang penyalonan kepala daerah. "Dalam hal ini, KPU telah melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang. Dia (KPU) menimbulkan sendiri kewenangan untuk menunda Pilkada," katanya menyayangkan.

Alumnus FISIP Universitas Airlangga (Unair) ini menerangkan, berdasarkan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pilkada menyebutkan, untuk daerah yang habis masa baktinya tahun ini, Pilkada ditetapkan pada Tahun 2015. "Tidak ada pemindahbukuan Pilkada 2015 ke 2017, seperti yang disebutkan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 itu," katanya.

Jika tahapan Pilkada dihentikan karena hingga batas waktu pendaftaran hanya ada satu pasangan calon, yaitu Risma-Whisnu, masih kata Awi, maka KPU melaporkannya ke presiden maupun DPR.

"Karena yang menentukan penundaan adalah pemerintah. KPU hanya menjalankan saja, bukan memutuskan penundaan," ucap mantan staf ahli wali kota ini menegaskan.

Dia menambahkan, pihaknya tidak anti penundaan Pilkada. Namun, solusi persoalan penundaan Pilkada itu, perlu terobosan hukum. "Dan kewenangan (hukum) itu ada di tangan presiden dan DPR," tandasnya.

Terpisah, di hari mendekati masa pendaftaran kandidat Pilwali Surabaya, kubu Koalisi Majapahit yang dihuni Partai Gerindra, PKB, Golkar, Demokrat, PKS, dan PAN, juga berencana mengerucutkan 17 nama pasangan bakal calonnya, menjadi tiga pasangan bakal calon.

Dikatakan Ketua Kelompok Kerja Koalisi Majapahit, AH Thony, pengerucutan pasangan calon dari Koalisi Majapahit ini, karena dari sejumlah nama yang direkomendasikan ke DPP masing-masing partai anggota koalisi, belum ada jawaban. "Selama ini nama-nama calon sudah dikirim ke DPP, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan," katanya.

Untuk mempercepat turunnya rekomendasi itu, masing-masing ketua partai anggota Koalisi Majapahit, berinisiatif merampingkan nama-nama bakal calonnya, melalui tahapan verifikasi yang menghadirkan beberapa akademisi perguruan tinggi, seperti Ubaya, Unair, IAIN dan Untag.

"Sekitar 5 pakar dari beberapa disiplin ilmu yang akan menilai seluruh calon," kata alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) ini.

Thony menambahkan, setelah merampingkan 17 nama menjadi tiga pasangan bakal calon itu, pihaknya akan segera mengirim tiga pasangan bakal calon tersebut ke Jakarta. "Nanti kita bawa ke desk Pilkada Surabaya dari masing-masing anggota partai koalisi yang ada di Jakarta," jelas mantan anggota DPRD Surabaya ini.

Sedangkan siapa dari tiga nama pasangan calon yang akan direkom untuk bersaing dengan pasangan Risma-Whisnu, Thony mengatakan, itu bergantung pada desk Pilkada Surabaya di pusat.

"Jika pusat ingin memunculkan nama calon lain, itu urusan belakang. Yang penting rekom turun tepat waktu sebelum batas akhir pendaftaran," pungkasnya.

Baca juga:
PKPU 12/2005 dianggap tak masuk akal, PDIP siap gugat KPU
Berseragam PDIP, Risma siap bersaing lagi jadi wali kota Surabaya
Pilwali Surabaya, Alim klaim punya jurus jitu hadapi Risma-Whisnu
Hidayat Nur Wahid desak DPR kritisi PKPU Nomor 12 tahun 2015
Akbar Tandjung sebut kubu Ical berhak ikut pilkada walau ada banding