Romi tak masalah Golkar dikasih menteri, asal tak ambil jatah PPP

"PPP kan cuma satu (menteri di kabinet kerja), masa mau dikurangi lagi," kata Romi.

Partai Golkar memutuskan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP), koalisi bentukan pada masa Pemilihan Presiden 2014. Secara resmi partai tersebut itu akan mendukung penuh pemerintah Joko Widodo. Dengan keputusan itu, isu jatah kursi menteri dari partai berlambang beringin pun menguat.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyambut baik dukungan Golkar terhadap pemerintah, artinya hal itu akan menambah keyakinan pemerintahan berjalan lebih efektif. Namun, untuk urusan jatah menteri Romy menyerahkan kepada presiden lantaran merupakan hak prerogatif.

"PPP kan cuma satu (menteri di kabinet kerja), masa mau dikurangi lagi. Posisi yang pernah disampaikan oleh presiden yang tidak mau ada parpol yang dominan di kabinet itu hanya menyisakan 1 kursi saja. Karena dari 34 kursi kementerian dan lembaga yang ada di kabinet sudah 16 dari parpol," ujar Romi kepada wartawan di XXI Ballroom Djakarta Theatre, Jumat (20/5).

Sekali lagi, Romi menegaskan bahwa urusan reshuffle merupakan hak presiden. Kalaupun mendapatkan jatah menteri, Romi melihat hal itu sebagai konsekuensi dukungan Golkar kepada pemerintah.

"Jadi kalau ada jatah kursi atau apapun sebagai konsekuensi Golkar mendukung pemerintahan itu hal yang biasa dan itu hak prerogatif presiden," jelas dia.

Baca juga:
Hanura usul Jokowi copot Sudirman Said atau Rizal Ramli untuk Golkar
Jokowi belum terpikir berikan jatah menteri buat Golkar
Golkar & PAN dukung pemerintah, Cak Imin tak mau 'jatah' PKB diambil
Soal reshuffle, Cak Imin sebut 'banyak lebih jeblok dari Kemendes'
Soal reshuffle kabinet, Luhut yakin Jokowi takkan tunduk pada partai
Jokowi diminta tertibkan menteri yang berlawanan dengan Nawa Cita
Jika mau reshuffle, Jokowi disarankan lakukan bulan ini