Romy: Jokowi butuh kekompakan, menteri parpol tak mungkin diganti
Romy sangat yakin Jokowi tak akan bertindak sembrono dengan mencopot menteri dari parpol. Apa alasannya?
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy meyakini Presiden Joko Widodo tetap membutuhkan keberadaan kader partai di pemerintahannya. Sehingga, tak mungkin mereshuffle jabatan menteri yang disandang orang parpol.
Sebab, lanjut dia, tindakan untuk mereshuffle orang-orang partai dari jabatan menteri bisa menjadi blunder. Sebab, tantangan eksternal pemerintah cukup kuat, di mana butuh kekompakan dan dukungan partai untuk menghadapinya.
"Dan itu artinya, adalah parpol-parpol yang setidaknya sudah bersama dengan presiden dalam posisi menyusun atau mendukung. Kalau ada pembersihan, maka akan ada ketimpangan baru yang tercipta di parlemen, ini yang saya kira tidak mungkin dilakukan," ujar Romy, sapaan Romahurmuziy, di DPP Partai NasDem, Jakarta, Sabtu (21/6).
Meski begitu, Romy mengungkapkan belum ada pembicaraan resmi antara PPP yang dipimpinnya dengan Jokowi. Presiden juga akan melakukan pertemuan rutin dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat pada pekan depan.
"Belum diketahui materinya apa, tetapi memang ini sebenarnya pertemuan rutin saja antara pimpinan KIH dengan presiden. Yang kedua juga kalau itu dilakukan, adalah bagian dari upaya meningkatkan kinerja kabinet, karena memang dalam situasi di mana hari ini tantangan eksternal begitu luar biasa maka kabinet perlu bekerja lebih keras lagi," terang dia.
Romy menambahkan, PPP rela berbagi jabatan dengan partai-partai dari Koalisi Merah Putih. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle tersebut kepada presiden.
"Sekali lagi itu merupakan kewenangan presiden, jadi presiden lah yang merasa berdasarkan pertimbangan politik maupun kinerja memasukkan atau mengganti menteri-menteri yang sekarang bekerja sama dengan beliau," tutupnya.
Baca juga:
Menko Polhukam pasrah soal reshuffle kabinet
Fadli Zon sebut Jokowi tak perlu mengancam jika mau copot menteri
JK sebut kinerja menteri ada yang kurang, sangat mungkin reshuffle
Pekan depan, KIH bertemu Jokowi bahas reshuffle & dana aspirasi DPR
Politikus Demokrat ini ragu Jokowi berani copot menterinya
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.