Safari Politik Bareng PDIP, MUI Mengaku Diminta Tangkal Hoaks di Aceh
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi, Lukmanul Hakim turut hadir untuk menjalankan tugas khusus dari Ma'ruf Amin. Salah satu tugasnya adalah menangkal hoaks dan fitnah yang ditujukan kepada Paslon 01.
PDI Perjuangan menggelar Safari Kebangsaan X di Aceh mengkampanyekan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi, Lukmanul Hakim turut hadir untuk menjalankan tugas khusus dari Ma'ruf Amin. Salah satu tugasnya adalah menangkal hoaks dan fitnah yang ditujukan kepada Paslon 01.
"Kita berharap dalam Pemilu Presiden 2019 ini bisa dilangsungkan tanpa adanya hoaks dan fitnah. Jadi kita ingin meluruskan itu di Aceh karena bangsa Aceh adalah bangsa yang religius dan cinta kepada agamanya, maka kita juga akan menyampaikan sebetulnya yang terjadi seperti apa," ujar Lukmanul di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (6/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Siapa saja menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Apa saja yang dibahas Jokowi dan Sri Sultan HB X? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap isi pertemuannya dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Klien Yogyakarta, pada Minggu (28/1). Dia mengaku membahas soal kondisi politik nasional, termasuk ekonomi hingga geopolitik global. “Ya banyak (yang dibahas). Berbicara masalah ekonomi global, geopolitik global, termasuk juga ekonomi nasional, politik nasional," ujar Jokowi di Pasar Desa Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1).
Lukmanul mengaku akan meminta para ulama dan kiai di Aceh untuk mengklarifikasi hoaks ke Jokowi-Ma'ruf. Pihaknya sudah mengidentifikasi hoaks apa saja yang harus diklarifikasi.
Selain itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan bertemu para ulama di Aceh guna merencanakan target peraihan suara di sana.
"Bagi Koalisi Indonesia Kerja (KIK) kami membangun kerjasama dengan partai lokal Aceh. Semangat itu yang kami bawa. Dari sini lah kami berdialog bersama-sama dan menentukan target," tandas dia.
Tes Baca Alquran
Lukmanul menambahkan, pihaknya akan melakukan dialog terkait permintaan masyarakat Aceh akan tes baca Alquran untuk kedua paslon.
"Karena masyarakat Aceh kan meminta calonnya untuk bisa membaca Al-quran. Itu juga akan kita lanjutkan diskusi itu bagaimana permintaan itu bisa terpenuhi," tutur Lukmanul.
"Ya tapi itu kan tergantung dari paslonnya ya. Kalau dari Jokowi dan kiai Ma'ruf Amin sebenarnya siap," tandasnya.
Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Safari Kebangsaan di Aceh, PDIP Bawa Pesan Khusus dari Jokowi-Ma'ruf
Jokowi-Ma'ruf Unggul Versi LSI, Politikus PDIP Nilai Prabowo-Sandi Makin Kedodoran
Bertemu Ma'ruf Amin, Sekjen PDIP Sampaikan Titipan dari Megawati
Safari Politik ke Aceh, Sekjen PDIP Minta Doa Restu Ma'ruf Amin
PDIP Pastikan Kartu Prakerja Tak Bebani APBN