Samad tersangka, Surya Paloh sarankan Jokowi keluarkan Perppu

"Harus segera diambil suatu tindakan. Kalau memang harus dikeluarkan Perppu, saran kita harus dikeluarkan," kata Paloh.

Ketua Umum Partai Nasional Demokrasi Surya Paloh mengatakan, kekosongan kursi pimpinan KPK tidak boleh terjadi. Paloh yang hari ini bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta menyarankan agar segera dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait permasalahan itu.

"Enggak boleh ada kekosongan. Harus segera diambil suatu tindakan. Kalau memang harus dikeluarkan Perppu, saran kita harus dikeluarkan (Perppu tersebut)," ujar Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/2).

Dia juga menanggapi penetapan tersangka Ketua KPK Abraham Samad di Mabes Polri. Menurut petinggi Koalisi Indonesia Hebat ini apapun proses hukum yang sedang berjalan harus dihormati.

"Apapun proses hukum kita hormati. Kalau enggak, negara ini enggak kita hargai sebagai negara hukum. Konsekuensi hukum bisa berlaku bagi siapa saja. Baik kepada penegak hukum itu sendiri," ujarnya.

Paloh mengaku datang menemui Presiden hanya sekedar minum kopi. Menurutnya, tidak ada obrolan khusus dengan Presiden, namun dirinya tidak menampik obrolan sempat menyinggung putusan praperadilan Komjen Polisi Budi Gunawan.

"Ngobrol saja sebentar. (Obrolan putusan praperadilan) tidak secara khusus," ujarnya.

Seperti diketahui, pasca Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Kini giliran Ketua KPK Abraham Samad yang ditetapkan tersangka pemalsuan dokumen dan pasport oleh Polda Sulselbar.