SBY: Tidak elok jika tiba-tiba Demokrat ingin berada dalam kabinet
Menurut SBY, sikapnya itu didasari etika politik.
Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengisyaratkan pihaknya tetap berada di luar pemerintahan, sekalipun ada tawaran untuk mendudukkan kader partai di kabinet, yang sepertinya segera dirombak oleh Presiden Jokowi. Menurut SBY, sikapnya itu didasari etika politik.
"Saya memegang teguh etika politik, kita berikan kesempatan pada yang memenangkan pemilu kemarin. Rasanya tidak elok jika tiba-tiba Demokrat punya keinginan untuk berada di dalam kabinet," kata SBY di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (5/7).
Menurut SBY, sebenarnya kalau setiap pihak memahami etika politik, "Dalam Pemilu Presiden telah dimenangkan Jokowi-JK, maka dari itu yang harusnya bertanggung jawab ialah partai dan pihak lain yang mendukungnya."
Demokrat, kata SBY, tetap akan mendukung dari luar. Hal tersebut kata SBY tetap ada sangkut pautnya dengan etika politik yang harus menjadi pedoman. Sedangkan mandat rakyat masih berada di pundak Jokowi-JK dan partai pengusungnya.
"Pemerintahan Pak Jokowi itu yang mengemban tugas dan harus melakukan perbaikan dan kita dukung perbaikan ke arah itu. Jadi Demokrat pada posisi seperti itu," tuturnya.
SBY juga sudah menegaskan berulangkali bahwa PD akan tetap mendukung pemerintahan jika memang kebijakannya pro-rakyat.
"Sikapnya amat jelas, gubernur, wali kota, bupati yang dari Partai Demokrat wajib hukumnya loyal pada Presiden Jokowi dan ikut menyukseskan kebijakan, keputusan presiden, pemerintah yang nyata-nyata tepat, sesuai dengan keinginan rakyat," terangnya.
Tetapi menurut SBY, Demokrat secara moral juga wajib memberikan koreksi dan kritik manakala keputusan presiden atau pemerintah tidak tepat dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat.
"Saya berharap ketika kami menyampaikan koreksi, memberikan kritik, ini harus dibaca bentuk dukungan. Jangan sampai malah tidak diterima dengan baik dan sebagainya," tegasnya.
Namun SBY sangat optimis dan mendukung pemerintahan Jokowi-JK agar sukses. Dia juga meminta agar seluruh pihak memberikan kesempatan dulu untuk pemerintah menjalankan tugasnya.
Baca juga:
Muhaimin sebut kinerja kementerian ekonomi belum maksimal
Muhaimin Iskandar: Lebaran-lebaran tidak baik reshuffle
Muhaimin yakin menteri PKB tidak akan di-reshuffle
Yusril: Jangankan PBB, PDIP saja tak puas dengan pemerintahan
Ical: KMP masuk kabinet? baru wartawan yang tawari
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.