Sebelum Pemilu digelar, Anas diminta bongkar kasus Century

Ada dua hal penting yang bisa dijelaskan oleh Anas Urbaningrum terkait kasus tersebut.

Mantan anggota Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, Akbar Faizal mendesak mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membongkar kasus bailout Bank Century. Menurutnya, saat ini momen yang tepat untuk Anas membeberkan kasus senilai Rp 6,7 triliun itu, sebelum Pemilu dilaksanakan.

"Saya berharap Mas Anas segera membeberkan semua kebenaran mengenai kasus Century ini. Apalagi Mas Anas sempat menyebutkan ada arahan khusus agar kasus Century ini tidak mengarah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ujar Akbar dalam pesan singkat kepada merdeka.com, Rabu (5/3).

Dia menambahkan, ada dua hal penting yang bisa dijelaskan oleh Anas Urbaningrum yakni apakah benar Presiden SBY tidak mengetahui persoalan keputusan bailout Century.

"Yang pertama diungkapkan di pidato Presiden pada tanggal 3 Maret 2010 sebagai tanggapan atas berakhirnya masa kerja pansus saat itu. Pasalnya, ada beberapa pembuktian bahwa yang mulia Presiden sebenarnya tahu keputusan itu. Saya khawatir ada kebohongan publik di sini," tutur dia.

"Dan yang kedua, pada tanggal 6 Maret persidangan pertama kasus Century dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya , akan digelar. Rencananya para inisiator pansus Century akan merekonstruksi kasus berdasarkan apa yang terpapar dari persidangan nanti. Jangan sampai ada yang tercecer atau sengaja dicecerkan dari kasus ini," lanjut dia. 

Selain itu dia menambahkan, kasus Century semakin jelas karena Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, telah menyatakan ada pihak lain yang terlibat dalam keputusan bailout pasca penggeledahan di kantor Bank Indonesia.

Baca juga:
Sepupu SBY usai diperiksa KPK terkait kasus Hambalang
Kasus Hambalang, sepupu SBY akui ditanya soal Anas Urbaningrum
KPK periksa eks bendahara umum Demokrat untuk Anas
Athiyyah Laila kembali besuk Anas Urbaningrum di Rutan KPK
Kasus Anas Urbaningrum, mantan ketua Komisi X diperiksa KPK