Sebut dana Meikarta mengalir ke kubu Jokowi, Waketum Gerindra tak takut dipolisikan
Ferry menuturkan, jika kepala daerah yang berstatus timses kemudian terjerat hukum akan menimbulkan dugaan dana suap itu mengalir untuk kepentingan kegiatan pemenangan.
Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menduga duit suap proyek Meikarta mengalir ke Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. Dugaan itu muncul karena penerima suap yang Bupati Bekasi Neneng Hassanah menjadi anggota Tim Kampanye Daerah Jawa Barat sebelum dicopot.
Ferry pun diancam dilaporkan oleh kubu Jokowi salah satunya Sekjen PSI Raja Juli Antoni karena berbicara tak sesuai fakta. Menanggapi hal itu, Ferry mempersilakan bila ada pihak yang ingin melaporkan.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Siapa yang menanggapi santai atas kemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Tengah? Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai atas kemenangan telak yang diraih pasangan Prabowo Subianto-Gibran di Jawa Tengah.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Anies dan Cak Imin menghadiri penetapan Prabowo-Gibran? Hari ini, Rabu (24/4), KPU akan menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
-
Apa yang disepakati Prabowo dan KWI? Menurut laporan Antara, Prabowo bersama Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo dan pengurus Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) sepakat Pemilihan Umum 2024 harus berjalan jujur, adil, damai, dan rukun.
-
Apa yang diraih pasangan Prabowo-Gibran di Jawa Tengah? Prabowo-Gibran meraih 53,07 persen suara di Jawa Tengah, adapun Ganjar-Mahfud 34,34 persen.
"Kasus Meikarta itu kalau ada pihak yang merasa ingin melaporkan silakan," kata Ferry kepada merdeka.com, Jumat (26/10).
"PSI pasti mau naikin elektabilitasnya, harus nyerang orang Gerindra dulu, pakai cara lain enggak naik naik kali, harus serang Gerindra dulu baru naik. Makanya saya mempersilakan kalau Raja Juli atau siapapun mau mengadukan, biarkan hukum saja," tambahnya.
Ferry menuturkan, jika kepala daerah yang berstatus timses kemudian terjerat hukum akan menimbulkan dugaan dana suap itu mengalir untuk kepentingan kegiatan pemenangan.
"Oleh karena itu sebaiknya saran saya jangan menjadikan kepala daerah jadi tim sukses, kepala daerah itu dia harus berdiri di semua kelompok dia adalah kepala daerah dari rakyatnya," ucapnya.
"Nah kalau kemudian dia diberi beban tanggungjawab untuk untuk pemenangan dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk misalkan dalam proses izin bisa untuk kenaikan pangkat dan sebagainya," tutur Ferry.
Menurut Ferry, wajar masyarakat menganalisis atau menduga dana hasil korupsi digunakan untuk kepentingan kampanye. Maka dari itu, sejak awal Prabowo-Sandi memutuskan tidak memakai tim sukses dari kalangan kepala daerah.
"Misalkan muncul dugaan atau wajar sekiranya masyarakat menganggap kok sekarang kepala daerah banyak OTT, apa jangan jangan dan dipakai untuk kegiatan pemenangan, kan jangan salahin masyarakat juga. Makanya supaya jangan dituduh begitu sebaiknya jangan libatkan kepala daerah," imbuhnya.
Ferry juga menyoroti kader PDIP yakni Bupati Cirebon yang belakangan diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Nah kasus bupati Cirebon yang juga sekarang kena operasi tangkap tangan itu juga kan oleh pak Hasto Sekjen PDIP kam bahwa tiap kepala daerah yang kader PDIP dia harus otomatis jadi tim sukses. Bagaimana pertanggung jawaban moral nya ketika bupati di Cirebon yang baru saja ketangkep," ujar Ferry.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menampik tuduhan dana korupsi digunakan untuk kepentingan tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia mendesak Ferry membeberkan data untuk mendukung klaim tersebut.
"Ini fitnah kejam. Saya meminta Fery untuk menunjukan data ke publik soal tuduhannya itu," ujar Wakil Sekretaris Koalisi Indonesia Kerja itu ketika dikonfirmasi, Rabu (24/10).
Jika tak segera mengklarifikasi dan meminta maaf, Antoni mengancam bakal mengambil langkah hukum. "Bila dia tidak mengklarifikasi dan minta maaf atas tuduhan itu, kami mempertimbangkan membawa kasus ini ke ranah hukum," ucapnya.
Di sisi lain, Antoni berharap masalah ini tidak sampai dibawa ke penegak hukum. Dia ingin bisa diselesaikan dengan baik-baik. "Pengennya bisa kita selesaikan di luar ranah hukum," tutupnya.
Sebelumnya, Ferry menduga ada aliran dana dari proyek Meikarta untuk kampanye pemenangan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dugaan ini didasarkan pada posisi Bupati Bekasi Neneng Hasanah yang pernah tergabung dalam Timses Jokowi-Ma'ruf.
"Jadi yang kami inginkan KPK periksa Luhut, dan James. Kedua orang itu diduga terlibat kebijakan koorporasi untuk menyuap. Serta tim kampanye nasional Jokowi-Ma'aruf Amin juga klarifikasi keterlibatan Bu Neneng sebagai timses. Sebab dugaan awal uang itu digunakan untuk dana kampanye," kata Ferry saat ditemui di sela-sela pembekalan caleg Gerindra di UTC, Semarang, Selasa (23/10).
Baca juga:
KPK periksa James Riady terkait suap proyek Meikarta pekan depan
KPK periksa Presdir Lippo Cikarang Toto Bartholomeus sebagai saksi
Presdir Lippo Karawaci diperiksa KPK sebagai saksi
KPK soal pemeriksaan petinggi Lippo: Kami mau melihat sejauh mana korporasi berperan
KPK cecar petinggi Lippo Group soal IMB Meikarta