Sekjen Gerindra bandingkan penanggulangan bencana era SBY dan Jokowi

Dia menyontohkan, ketika terjadi bencana Tsunami di Aceh yang menyebabkan korban ratusan ribu saat itu saja pemerintah melakukan tanggap darurat. Kala itu, kata dia, tanggap bencana yang dilakukan adalah menerjunkan bahan makanan dari pesawat sampai kondisi aman untuk bekal.

2018-10-05 19:31:00

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, pemerintah kehilangan standar pelayanan tanggap darurat dalam mengatasi bencana. Indonesia memang negara rawan bencana, namun ketika menangani bencana saat ini seolah putus asa.

"Ya memang bencana ini terjadi berulang ulang di negara kita, memang negara kita ini rawan bencana. Baik bencana gunung, gempa tsunami dan itu berulang ulang. Namun dalam kasus Palu dan Donggala kami merasa pemerintah kehilangan standar pelayanan tanggap darurat yang menyebabkan pemerintah seperti putus asa dalam menjalankan pelayanan tanggap darurat itu," katanya usai acara Seminar Kebangsaan Fraksi Gerindra MPR RI di Depok, Jumat (5/10).

Dia menyontohkan, ketika terjadi bencana Tsunami di Aceh yang menyebabkan korban ratusan ribu saat itu saja pemerintah melakukan tanggap darurat. Kala itu, kata dia, tanggap bencana yang dilakukan adalah menerjunkan bahan makanan dari pesawat sampai kondisi aman untuk bekal.

Tsunami Aceh ©Reuters

Kemudian pemerintah dengan kekuatan tentara relawan semua bergerak melalui darat melakukan evakuasi dan pembersihan-pembersihan. Saat tsunami Aceh 2004, pemerintahan dipimpin oleh SBY-JK.

"Penanggulangannya cukup cepat dan bagus. Begitu juga ketika gunung meletus di Sinabung juga sama. Tapi dalam kasus Palu dan Donggala saya merasa pemerintah lambat dalam menangani itu. Pemerintah seperti kelelahan, Lombok kemudian bencana Palu dalam waktu dekat. Apa yang terjadi pemerintah seperti ketinggalan layanan tanggap darurat seperti pemerintah mengizinkan rakyatnya mengambil bahan makanan," paparnya.

Di satu sisi itu adalah kedaruratan yang mungkin memotong keburuhan yang sangat mendesak namun di sisi lain itu adalah pendidikan yang salah dalam kedaruratan itu sehingga efeknya sampai sekarang. Menurutnya pemerintah tidak jujur menanggapi kedaruratan ini sehingga akhirnya pemerintah mengambil jalan pintas sendiri.

"Kenapa pemerintah tidak menggalang bantuan secara nasional semisal untuk melakukan mobilisasi bantuan Donggala dan Palu sehingga kita semua bisa bersatu padu. Dan itu yang diharapkan oleh kita. Tidak ada partai politik tidak ada pilpres kita harus menyelamatkan Palu dan Donggala dengan kekuatan yang kita miliki," ungkapnya.

Evakuasi jenazah oleh Basarnas di Donggala ©Basarnas

Lebih lanjut, dikatakan bahwa pemerintah jangan menyibukkan diri sehingga pemerintah mengambil jalan pintas yang menurutnya sangat keliru. Di sisi lain, kata Muzani, pada Sabtu (6/10) ada pembukaan Asian Para Games. Menurutnya ini tidak memungkinkan karena masih dalam suasana duka.

"Menurut saya sekali lagi itu adalah penghamburan uang. Di sisi lain kalaupun Asian Para Games tidak bisa ditunda sederhanakan ini karena delegasi negara asia sudah pada datang. Saya kira harus memberikan simpati dan empati yang besar kepada saudara saudara kita yabg sedang menghadapi musibah ini," pungkasnya.

Baca juga:
Salat Jumat pertama pascagempa dan tsunami Palu
Warga Sulteng tak perlu khawatirkan ratusan gempa susulan
JK: Begitu ada gempa, kalian yang di pinggir pantai harus lari walau tak ada tsunami
Sepekan gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, korban meninggal capai 1.571 orang
Penarikan sumbangan peduli Palu di tepi jalan di Makassar akan ditertibkan
Menko Polhukam pastikan aparat pemda turun langsung tangani korban gempa dan tsunami
Jumat pagi, Wapres JK bertolak ke Palu

(mdk/rnd)