Sekjen NasDem Sindir PDIP: Jangan Ada Presiden Dadakan Pengaruhi Jokowi!
PDIP mendesak agar menteri dari NasDem mundur dari kabinet Jokowi-Ma'ruf. Hal itu berdampak atas dukungan NasDem kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
PDIP mendesak agar menteri dari NasDem mundur dari kabinet Jokowi-Ma'ruf. Hal itu berdampak atas dukungan NasDem kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
Menanggapi hal itu, Sekjen NasDem, Jhonny G Plate membalas desakan PDIP itu. Dia meminta agar tak ada presiden dadakan yang mencampuri ranah reshuffle.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Bagaimana menurut Gibran soal pernyataan Hasto yang menuding Jokowi mengambil alih kepemimpinan PDIP? Wali Kota Solo juga menepis pernyataan Hasto yang menuding Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dan mengincar kursi ketua umum DPP PDIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri. "Mengambil alih ? Enggak, nggak ada seperti itu," ungkapnya.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Bagaimana proses pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh PDIP? Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan bahwa nama bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan akan disaring melalui usulan dewan pimpinan cabang (DPC) dan dewan pimpinan daerah (DPD).
Johnny menegaskan, NasDem sejak awal membangun koalisi memperjuangkan capres. Termasuk memenangkan Jokowi selama dua periode pemilu.
"Melaksanakan pembangunan negara bersama-sama koalisi dengan baik dan akan terus konsisten kepada pernyataan NasDem bahwa penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet adalah kewenangan prerogatif presiden," kata Johnny di Jakarta, Rabu (4/1).
Johnny meminta persoalan reshuffle kabinet serahkan kepada Presiden Jokowi. Dia tak ingin ada desakan-desakan dari siapapun termasuk partai politik pendukung pemerintah.
"Jangan sampai ada presiden-presiden mendadak di republik ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau mempengaruhi presiden, presidensial right prerogatif presiden, jangan! serahkan itu pada presiden," kata Menkominfo itu.
Dia menambahkan, saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan besar di dunia. Dibutuhkan kerjasama yang kompak di kabinet. Termasuk stabilitas politik yang terjaga.
"Menjaga soliditas nasional kita dan membangun kegotongroyongan. Kegotongroyongan inilah yang akan membuat kita ini sukses dalam menghadapi tantangan ini," ujarnya.
"Jangan sampai situasi di mana butuh stabilitas politik, soliditas nasional, kegotongroyongan diganggu dengan isu-isu yang sepenuhnya menjadi hak presiden, jangan," kata dia.
PDIP Minta Menteri NasDem Di-reshuffle
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai, seharusnya kabinet harus solid, dan seluruh menteri semestinya loyal kepada presiden.
"Kita menyadari bahwa tentunya Presiden Jokowi ingin meletakkan dasar-dasar pembangunan Indonesia ke depan. Sehingga, apapun yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan pak Jokowi itu bisa dilanjutkan oleh siapapun juga nanti ke depan," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Selasa (3/1).
Terkait dengan hal itu, Djarot menuturkan, saat ini Presiden Jokowi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menuntaskan berbagai program-program strategis dengan bantuan para menterinya. Dia yakin presiden akan melakukan reshuffle kabinet.
"Maka dari itu kita tunggu saja dan pak Jokowi sudah memberi sinyal, reshuffle itu pasti akan dilakukan, pasti, apakah akan jangka waktu dekat, atau dua tiga bulan menurut Pak Jokowi tunggu waktunya, tungggu saja kan begitu, tapi pasti," ucapnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan, menteri pertanian dan menteri LHK perlu dievaluasi. Agar, usaha pemerintah menjadi swasembada pangan dapat terwujud.
"Terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi. Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar, 500 ribu ton, padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ucap Djarot.
Djarot menilai, reshuffle perlu dilakukan bukan hanya sebatas terhadap kinerja menteri, tetapi juga termasuk partai. "(Reshuffle) satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," imbuhnya.
Singgung Etika Politik
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai, jika partainya tidak membuat gaduh gara-gara menyuarakan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet. Dia menilai, pernyataan PDIP merupakan bentuk etika politik.
"Ya kita terima sarannya. Yang jelas kita tidak pernah membikin gaduh, yang disampaikan oleh PDIP adalah hal-hal yang prinsipal, hal-hal yang fundamental terkait dengan etika politik," kata Hasto, saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Selasa (3/1).
Dia menegaskan bahwa desakan untuk meminta reshuffle kabinet terutama terhadap menteri dari partai NasDem adalah hal wajar. Sebab, setelah deklarasi Anies sebagai bakal calon presiden NasDem, dinamika politik di DPR terjadi perubahan.
"Kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pasca pengumuman Anies Baswedan oleh partai tersebut memang ada beberapa perubahan-peribahan policy yang ada di DPR. Sehingga etika politik harus dikedepankan," ungkapnya.
Meski menyuarakan menteri NasDem dievaluasi, Hasto menegaskan bahwa reshuffle adalah hak prerogratif presiden. Reshuffle, tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak presiden.
"Dan presiden kan memiliki kalkulasi yang matang terkait dengan hal tersebut. Sehingga yang kami lakukan adalah justru untuk membawa kultur demokrasi yang mengedepankan etika politik tersebut," pungkasnya.
Sinyal dari Jokowi
Jokowi kembali ditanya mengenai kabar reshuffle kabinet. Kepala negara meminta untuk menunggu saja.
"Tunggu aja, ditunggu aja," kata Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/23).
Jokowi juga disinggung bagaimana nasib menteri dari partai NasDem jika perombakan kabinet dilakukan. Jokowi hanya menjawab hal yang sama.
"Ditunggu saja," kata Mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Sebelumnya, pada 27 Desember 2022, Jokowi ditanya mengenai kabar perombakan kabinet atau reshuffle. Kepala negara cuma tersenyum mendengarkan pertanyaan tersebut.
Isu reshuffle itu ditanyakan kepada Jokowi di Pasar Pujasera, Subang, Selasa (27/12). Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meladeni wawancara cegat.
Ketika jurnalis bertanya mengenai kabar reshuffle, mantan Wali Kota Solo itu lalu menggerakan kepalanya ke depan.
"Hem, hem," kata Jokowi sambil tersenyum seperti dilihat di youtube Sekretariat Presiden.
Ridwan Kamil lalu membisiki Jokowi bahwa yang ditanyakan adalah soal reshuffle. Jokowi lalu menjawab bahwa dirinya mendengar pertanyaan itu.
"Dengar, dengar," ujar Jokowi sambil tersenyum.
Sementara, pada 26 Desember 202, Jokowi juga tersenyum saat mendengar soal pertanyaan reshuffle kabinet. Hal itu ditanyakan awak media usai Jokowi meninjau Stasiun Manggarai Jakarta.
"Ya saya dengar (pertanyaan soal reshuffle)," kata Jokowi di lokasi, Senin (26/12).
Awak media kemudian menanyakan, apakah reshuffle akan sesuai dengan rekomendasi Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Namun Jokowi tidak menjawab dan hanya tersenyum.
(mdk/rnd)