Sekjen PDIP Minta Pemilu 2024 Dikawal karena Ada Konflik Kepentingan
Terlebih, hasil survei menunjukkan bahwa konflik kepentingan berpotensi terjadi dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Hasto menyebut Pemilu 2009 instrumen kekuasaan digunakan untuk membantu pemenangan pemilu
Sekjen PDIP Minta Pemilu 2024 Dikawal karena Ada Konflik Kepentingan
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap bagaimana Pemilu tahun 2009 instrumen kekuasaan digunakan untuk membantu pemenangan pemilu.
Yaitu dengan menggunakan instrumen bantuan sosial.
- DPR Bakal Temui Hakim MK, Tanya Soal Kontroversi Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres
- Tempat Penyimpanan Senjata Diduga Bekas Konflik Aceh Terbongkar, Begini Kronologinya
- Soal Konflik di Pulau Rempang Kepri, Mahfud MD: Ada Kekeliruan dari KLHK
- UGM dan Kemlu Bahas Penyelesaian Konflik Papua, Ini Hasilnya
"Ya pengalaman di dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pada tahun 2009 itu kan dipakai begitu banyak instrumen kekuasaan instrumen bansos dipakai," ujar Hasto di kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (8/11).
Menurut penelitian Marcus Mietzner, selama enam bulan hampir 2 milliar USD untuk anggaran pemilu.
Maka itu perlu dikawal perjalanan Pemilu 2024 karena ada konflik kepentingan.
"Sehingga tetap tanggungjawab kita bersama sebagai warga bangsa untuk mengawal apalagi ada satu conflict of interest," kata Hasto.
Terlebih, kata Hasto, hasil survei menunjukkan bahwa konflik kepentingan berpotensi terjadi dengan penyalahgunaan kekuasaan.
"Hasil survei menunjukkan bahwa conflict of interest itu berpotensi terjadi abuse of power inilah yang harus kita kawal agar pemilu benar-benar jurdil dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tanpa intervensi," ujar Hasto.