Sesuai saran JK, Menkum HAM perpanjang SK Partai Golkar Munas Riau
Yasonna: Diperpanjang sementara untuk melaksanakan Munas. Sampai enam bulan.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memperpanjang SK Kepengurusan Partai Golkar Munas Riau. SK tersebut akan diterbitkan hari ini, Kamis (28/1).
"Iya kira-kira begitu, insya allah hari ini," kata Yasonna di Istana, Jakarta, Kamis (28/1).
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa yang dikatakan Syamsul Hidayat tentang status Bahlil Lahadalia di Golkar? "Bahlil bukan lagi kader Golkar. Dan dia juga sudah mengakui tidak lagi menjadi bagian dari Partai Golkar sejak 10 tahun lalu," tutur Syamsul dalam keterangan, Senin (24/7).
-
Dimana DPD I Golkar Provinsi Riau menunjukkan penolakannya terhadap seruan Munaslub? Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Syamsuar menegaskan partai berlambang pohon beringin itu baik-baik saja dan fokus untuk pemenangan Pemilu 2024.
-
Apa yang didiskusikan Dedi Mulyadi dan pengurus Golkar di pertemuan tersebut? Kita tadi sudah berdiskusi banyak. Intinya bahwa kita mendukung Pak Dedi Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat.
-
Bagaimana Pj Gubernur Sulsel menilai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gowa? "Ini adalah pasangan bupati dan wakil bupati termesra di Seluruh Indonesia. Saya sebagai Dirjen di Kementerian Dalam Negeri, saya mengetahui 400 lebih pasangan Bupati dan Wakil Bupati seluruh Indonesia," puji Bahtiar.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
Yasonna menjelaskan, SK Munas Riau tersebut diperpanjang hingga kurang lebih enam bulan ke depan. Perpanjangan SK Munas Riau diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar beberapa bulan ke depan.
"Iya diperpanjang sementara untuk melaksanakan Munas. Sampai enam bulan lah," ucapnya.
Untuk diketahui, Munas Riau menghasilkan keputusan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham sebagai Sekjen dan Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
Keputusan Menkumham sesuai saran dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mantan ketua Umum Partai Golkar ini menilai, masa kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau tahun 2009 perlu diperpanjang sementara waktu karena terhitung 1 Januari 2016 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tidak memiliki kepengurusan dan diakui secara sah.
"Kan sudah dikeluarkan surat keputusan untuk mengukuhkan Riau. Namun Riau itu memang batasnya sebenarnya 2015. Karena itu mungkin harus diperpanjang dulu beberapa waktu melalui Rapimnas. Setelah itu menentukan Munasnya," kata JK beberapa waktu lalu.
Perpanjangan masa kepengurusannya, lanjut JK, menggunakan dasar hukum Munas Riau. "Kalau sekarang ini ya pasti dasar hukum sebelum Jakarta, yaitu Riau. Karena Bali dan Jakarta tidak diakui kan dua-duanya, berarti Riau yang sisa," jelas JK.
(mdk/noe)