Setnov copot Syahrul karena habis jabatannya dan lambat gelar Musda

Yorrys ogah komentar soal pernyataan Syahrul, Partai Golkar tak boleh dipakai dagang dan ruang lobi

Ketua Umum Partai Golkar resmi mencopot Syahrul Yasin Limpo sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan. Posisinya sementara diisi oleh Nurdin Halid sebagai pelaksana tugas untuk menggantikan tugas-tugas Syahrul.

Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan, pencopotan Syahrul karena dia telah habis masa jabatannya sebagai Ketua DPD I. Selanjutnya daerah Sulawesi Selatan akan menggelar Musda untuk memilih ketua baru.

Yorrys membela dan membenarkan keputusan Novanto soal pencopotan Syahrul dari Ketua DPD I Sulawesi Selatan. Berdasarkan AD/ART partai, Yorrys menjelaskan, daerah yang belum menggelar Musda dan pimpinannya sudah habis masa jabatan maka harus digantikan oleh pelaksana tugas (Plt).

"Jadi begini kita memang dalam rangka konsolidasi organisasi nah semua daerah-daerah yang sudah habis masa jabatannya harus segera melaksanakan Musda. Nah untuk itu maka perlu ada Plt dari DPP kriteria yang diatur dalam AD/ART," kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (31/8).

Yorrys menyebut ada 14 daerah yang terlambat menggelar Musda dari jadwal yang sudah ditentukan, termasuk Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, Syahrul telah bertugas selama 2 periode dan harus diganti.

Soal penunjukan Nurdin, Yorrys menjelaskan sesuai aturan kader yang ditunjuk menggantikan Syahrul harus berasal dari pengurus harian di DPP Golkar.

"14 Daerah yang telah habis masa baktinya dan itu ditargetkan sebelum Oktober harus segera di Musda kan. Untuk melaksanakan Musda harus ada Plt. Plt itu harus aturannya sesuai AD ART harus dari pengurus harian dari DPP," jelas Yorrys.

"Ada 14 daerah yang harus Musda. DKI, Sumatera utara, Kaltim, sudah terlaksana. Jogja, Kalteng, Sulteng, Papua, Papua Barat, Maluku belum. Ada 14 daerah. Ya harus, sama kayak bupati harus ada Plt dulu kan," sambungnya.

Soal pernyataan Syahrul, Partai Golkar tak boleh dipakai dagang dan ruang lobi, Yorrys ogah berkomentar dan berandai-andai. Dia memastikan pencopotan Syahrul tidak ada kaitannya dengan masalah partai dan hanya bagian dari prosedur.

"Saya belum tahu maksudnya apa. Belum tahu, saya enggak dengar dan enggak mau berandai-andai. Tapi saya jelaskan mengenai mekanisme Musda-Musda, DPP sendiri sudah melewati target yang telah ditetapkan," tutup Yorrys.