SMRC: Kalau mau reshuffle, harus selesai sebelum akhir tahun

"Karena tahun depan ada pembahasan APBN baru dan pemerintah harus mengakselerasi ekonomi," kata Djayadi.

Direktur Eksekutif Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menilai perombakan atau reshuffle kabinet jilid II harus dilakukan Presiden Jokowi sebelum akhir tahun. Hal ini agar tidak mengganggu akselerasi ekonomi nasional.

"Jika memang akan melakukan reshuffle (jilid dua) maka harus selesai sebelum akhir tahun ini, karena tahun depan ada pembahasan APBN baru dan pemerintah harus mengakselerasi ekonomi," kata Djayadi Hanan di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (20/10).

Dia mengatakan, salah satu syarat akselerasi ekonomi adalah kondisi politik yang tidak gaduh. Sedangkan perombakan kabinet berpeluang menciptakan kegaduhan politik, sehingga batas waktu melakukan perombakan adalah akhir tahun 2015.

"Karena tahun depan pemerintahan harus berlari, kerja, kerja dan kerja," ucapnya.

Dia menilai, setahun masa pemerintahan cukup bagi Jokowi melakukan penilaian terhadap kinerja menterinya. Kini pilihan presiden jika ingin melakukan perombakan kabinet yakni mengganti menteri berbasis partai atau nonpartai.

"Kalau mengurangi menteri berbasis nonpartai maka harus siap menjelaskan ke publik atas perubahan struktur kementerian yang saat ini masih didominasi kalangan nonpartai. Sedangkan kalau mengganti menteri dari partai maka Presiden harus mengatur agar tidak terjadi kegaduhan," jelas dia.

Menurut Djayadi, presiden bisa melihat tiga ukuran dalam menentukan reshuffle kabinet, yakni dari evaluasi objektif yang didasari hasil pemantauan tim presiden, evaluasi politik yakni memantau perilaku menteri apakah membantu atau justru mengganggu kerja kabinet, serta evaluasi publik melalui hasil-hasil kajian lembaga survei.

Tiga evaluasi itu mutlak dilakukan untuk menghasilkan keputusan obyektif.

"Presiden nanti bisa putuskan menterinya bisa di-reshuffle atau tidak," kata dia.

Sementara itu terkait kementerian mana saja yang dipandang kurang memuaskan kinerjanya saat ini, Djayadi mengatakan, Presiden bisa menilai dari masalah utama yang dihadapi bangsa saat ini.

"Misalnya, dalam mengatasi pengangguran kementerian mana saja yang terlibat, dalam kurangi orang miskin kementerian mana saja yang terlibat, dalam menjaga harga kebutuhan pokok siapa saja terlibat. Presiden bisa mengecek mana yang tidak bekerja dengan baik," tuturnya.

Baca juga:
Ketua Umum PAN bantah serahkan nama calon menteri ke Jokowi
Diisukan bakal jadi Jaksa Agung, ini kata politikus PAN Mulfachri
Didukung jadi Jaksa Agung, Politikus PAN ini malah bela Prasetyo
Komisi III setuju Jaksa Agung Prasetyo dicopot, gantinya Mulfachri
Belum ada perubahan, Golkar dukung Jokowi lakukan reshuffle jilid II
Setahun Jokowi-JK, PDIP minta rakyat biarkan presiden konsentrasi
1 Tahun berkuasa, manajerial kabinet Jokowi masih bermasalah