Soal dana kelurahan, Politisi PDIP nilai yang untung rakyat bukan Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengeluarkan dana kelurahan tahun 2019. Dana tersebut akan dialokasikan melalui anggaran dana desa sebesar Rp 3 triliun. Namun kebijakan tersebut dianggap politis, karena dikeluarkan saat momen Pilpres 2019.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengeluarkan dana kelurahan tahun 2019. Dana tersebut akan dialokasikan melalui anggaran dana desa sebesar Rp 3 triliun. Namun kebijakan tersebut dianggap politis, karena dikeluarkan saat momen Pilpres 2019.
Menanggapi hal itu, Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta, semua pihak berhenti berpolemik terhadap rencana dana kelurahan itu. Sebab, kata dia, dana tersebut memang untuk penguatan dan pemerataan pembangunan di daerah.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
"Banyak juga kelurahan yang di kota-kota yang masih butuh perhatian khusus. Pastinya dana kelurahan itu yang untuk rakyat, yang untung masyarakat, jadi analisanya enggak usah terlalu panjang, dialognya enggak usah dibangun dengan terlalu nyinyir," kata Arteria saat dihubungi, Senin (22/10).
Menurutnya, dana kelurahan juga tidak menguntungkan bagi Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Karena, dana kelurahan disalurkan tanpa ada embel-embel Jokowi.
"Seandainya berhasil rakyat tahunya lurahnya hebat, walikotanya hebat, rakyat enggak tahu itu karena presidennya yang hebat, lantas bagaimana pula caranya kok sampai dikaitkan ke Pilpres? Ke Pak Jokowi? Wong Walikotanya saja belum tentu walikotanya berasal dari partai pengusung Pak Jokowi," ungkapnya.
Anggota Komisi III DPR ini menilai wajar jika setiap kebijakan pemerintah kerap dihubung-hubungkan dengan Pilpres 2019. Meski begitu, dia berharap politik dalam pesta demokrasi bisa adil serta melalui tahapan adu gagasan serta adu program.
"Ya saat ini memang tahun politik, tahun rakyat berpesta demokrasi, bukan berperang dengan alasan demokrasi. Harusnya kita semua adu konsep, adu ide, adu gagasan dan adu program. Bukan membangun prasangka, yang jauh dari nalar dan logika," ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah mengklaim telah menggelontorkan Rp 400 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama tahun 2018. Bahkan ikut mendorong perputaran uang di desa. Presiden Joko Widodomengatakan, pemerintah tidak menghabiskan uang, namun memainkan uang tepat sasaran.
Jokowi menyatakan bahwa pembangunan sarana perputaran dana dapat digunakan untuk meningkatkan masyarakat desa. Di depan kepala desa dan lurah se-Indonesia, Jokowi menjanjikan akan menyediakan dana operasional.
"Untuk menyejahterakan ekonomi kerakyatan dalam pedesaan, pemerintah juga akan menggarisbawahi dana operasional desa dan kelurahan se-Indonesia untuk korban titik ekonomi baru," kata Presiden saat ini Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali, Jumat (19/10).
Baca juga:
Diadang emak-emak, Sandiaga dipaksa teken prasasti RS Islam Jombang
Demi coattail effect, PKS instruksikan kader kampanyekan Sandiaga Uno
Istana pertanyakan data Prabowo soal rakyat masih hidup pas-pasan
Budiman Sudjatmiko nilai sindiran Sandi soal dana kelurahan tak gentle & menggelikan
Banggar sebut dana saksi sudah tak bisa masuk APBN 2019
Gerindra: Jokowi raja utang, 2019 kita mesti ganti presiden
Bantah hanya diperalat Jokowi, Ma'ruf Amin beberkan prestasi di dunia politik