Soal Dukungan Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang: Bisa Ditanyakan ke Bapak, Pilihannya Siapa

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menilai tak ada masalah apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin turun gunung untuk berkampanye di Pilpres 2024.

Menurut dia, yang terpenting Jokowi tak menggunakan fasilitas kenegaraan apabila sedang berkampanye.

"Ya selama tidak menggunakan fasilitas kenegaraan, saya rasa presiden mau berkampanye. Kan enggak masalah," jelas Kaesang di Lapangan Reformasi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (24/1).

Kaesang enggan menjawab apakah pernyataan Jokowi soal tak ada larangan presiden untuk berkampanye, menandakan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kaesang meminta agar pilihan politik ditanyakan langsung ke Jokowi.

"Ya itu kan bisa ditanyakan kembali ke Bapak (Jokowi). Pilihannya Bapak siapa, tapi balik lagi," kata putra bungsu Jokowi itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon tertentu di Pemilu 2024.

Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.

"Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak!," kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sendiri selaku presiden akan berkampanye maka yang dilarang adalah tidak menggunakan fasilitas negara.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," wanti dia.

Jokowi menjelaskan, menteri dan presiden bukanlah sekedar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Maka dari itu, memihak dan mendukung kandidat tertentu adalah dibolehkan.

"Masa gini enggak boleh? gitu enggak boleh? Berpolitik enggak boleh? Boleh! Menteri boleh! Itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkas Jokowi.