Soal SK usung Emil, Sekjen sebut Golkar belum resmi umumkan jago di Pilgub Jabar
Surat Keputusan (SK) penetapan Ridwan Kamil bakal didorong sebagai bakal calon Gubernur Jabar 2018 Golkar beredar di kalangan wartawan. SK berkop DPP Golkar itu menetapkan Ridwan Kamil untuk dipasangkan dengan Daniel Mutaqien Syafiuddin cawagub. Meski demikian, para elite Golkar tak bisa memastikan keaslian surat itu.
Surat Keputusan (SK) penetapan Ridwan Kamil bakal didorong sebagai bakal calon Gubernur Jabar 2018 Golkar beredar di kalangan wartawan. SK berkop DPP Golkar itu menetapkan Ridwan Kamil untuk dipasangkan dengan Daniel Mutaqien Syafiuddin cawagub. Meski demikian, para elite Golkar tak bisa memastikan keaslian surat itu.
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham pun angkat bicara. Menurutnya, Golkar belum mendeklarasikan siapa cagub maupun cawagub yang akan diusung di Pilgub Jabar.
"Sebagaimana beberapa kali saya jelaskan bahwa Partai Golkar dalam menentukan pasangan calon yang diusung pada setiap Pilkada itu telah diatur dalam juplak tentang pilkada. Di mana di situ telah diatur bahwa prinsipnya bahwa Partai Golkar itu mengedepankan kader, apalagi pengurus," kata Idrus Marham di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (22/9).
Dia menjelaskan, jika dilihat dari keberhasilan Pilkada 2017, ada beberapa poin yang membuat Golkar memenangkan pemilihan, seperti calon yang memiliki elektabilitas dan suara rakyat.
"Kita akan akan memerhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi rakyat. Bagaimana elektabilitas calon yang ada," katanya.
Dia mencontohkan pada Pilkada Jabar 2018, berdasarkan survei, tokoh yang memiliki elektabilitas bagus adalah Ridwan Kamil, Deddy Mizwar dan Dedy Mulyadi.
"Dari opsi yang ada akan dilakukan pemilihan dalam rapat yang namanya rapat tim Pilkada pusat. Jika ada masalah akan dikonsultasikan ke ketua umum," jelasnya.
Namun, konsultasi tidak bisa dilakukan karena Ketua Umum Golkar Setya Novanto masih terbaring sakit. Dengan begitu, calon dari Partai Golkar belum ditentukan.
"Sehingga dengan demikian, bahwa sampai hari ini DPP Partai Golkar belum mengeluarkan secara resmi tentang pasangan yang didukung Partai Golkar di Jawa Barat," katanya.
Pihaknya tengah menelusuri siapa penyebar surat dukungan DPP Golkar terhadap Emil-Daniel tersebut.
"Partai Golkar belum secara resmi mengumumkan (cagub maupun cawagub) kepada siapapun," tegasnya.
Baca juga:
Ridwan Kamil sebut SK Golkar yang beredar bisa saja hoax
Wasekjen Golkar sebut surat dukungan ke Ridwan Kamil kemungkinan palsu
SK Golkar usung Emil di Jabar, PDIP tunggu pengumuman resmi
Wasekjen beberkan kejanggalan SK Golkar usung Ridwan Kamil yang beredar
Golkar Purwakarta bakal protes ke DPP jika benar DPP usung Ridwan Kamil
-
Apa komitmen PKB terkait Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Siapa saja yang bertarung dalam Pilkada Jabar? Khusus di Jawa Barat diikuti empat pasangan calon (paslon) yang mendaftar di KPUD Jawa Barat.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.