Soal UU MD3, Fahri sarankan Jokowi konsultasi dengan partai koalisi
Menurutnya, komunikasi internal presiden tidak berjalan dengan baik. Padahal, kata dia, presiden harus menjalin komunikasi yang baik.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan konsultasi dengan partai pendukungnya. Hal itu ia ungkapkan setelah Jokowi melakukan pertemuan dengan beberapa ahli hukum tata negara di Istana untuk meminta pendapat soal Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
"Presiden dari pada dia mendengar pakar lebih baik dia dengar partai-partai pendukungnya atau atau pimpinan DPR setahu saya kami ini ada dua surat konsultasi ke Istana enggak dijawab," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/3).
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Bagaimana Fahri Hamzah melihat proses bersatunya Jokowi dan Prabowo? "Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Kapan Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden? Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Joko Widodo menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada? Masuk kuliah pada 1980, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya 5 tahun berselang.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
Menurutnya, komunikasi internal presiden tidak berjalan dengan baik. Padahal, kata dia, presiden harus menjalin komunikasi yang baik.
"Tapi Istana itu harus punya struktur komunikasi yang benar. Masa enggak paham MD3 terus ngundang pakar padahal partai-partai pendukungnya ada di situ semua," ujarnya.
"Apa partai-partai pendukung enggak bisa menjelaskan pada presiden jadi ini kacau nih pengelolaan komunikasi presiden yang kacau. Mau gimana dia punya partai politik pendukung kok. Itu orang berdebat siang malam bertahun-tahun presiden dengar ahli, ahli apa," tutup Fahri.
Diketahui, pada 28 Februari yang lalu, Jokowi memanggil beberapa ahli hukum tata negara untuk meminta pendapat terkait Revisi UU MD3 yang belum ditandatangani dan RKUHP yang masih dalam pembahasan. Salah satu diantaranya ahli itu adalah Mahfud MD.
Baca juga:
Interupsi sidang paripurna, NasDem minta pimpinan DPR temui Jokowi bahas UU MD3
Tunggu langkah Jokowi soal UU MD3, paripurna belum lantik pimpinan DPR dari PDIP
Jokowi terima pakar hukum bahas UU MD3 dan RKUHP
'Banyak diisi politisi, hukum seolah terpinggirkan di rezim Jokowi'
Jokowi disarankan terbitkan perppu dan ajukan revisi pasal kontroversial UU MD3