Survei Charta Politika: Mayoritas Publik Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet
Yunarto mengatakan, reshuffle ini berpotensi mendongkrak kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.
Hasil survei Charta Politika memperlihatkan dukungan besar publik terhadap Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet. Sebanyak 63,1 persen berpendapat Jokowi perlu melakukan kocok ulang kabinet. Sementara, yang tidak setuju sebesar 24,3 persen dan 12,7 persen menjawab tidak tahu atau tidak jawab.
"Kalau kita membaca sekadar dari persepsi publik, di luar penilaian dari Pak Jokowi sebagai bos dari para menteri, memang dukungan atau dorongan publik untuk adanya reshuffle itu sangat besar," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat pemaparan survei secara daring, Senin (13/6).
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
Meski publik mendorong Jokowi untuk melakukan reshuffle, angka kepuasan terhadap kinerja kabinet masih cukup tinggi. Yaitu mencapai 53,5 persen yang menyatakan puas, 38,8 persen tidak puas, 7,7 persen tidak jawab atau tidak tahu.
Yunarto mengatakan, reshuffle ini berpotensi mendongkrak kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Bila reshuffle dilakukan pada kebutuhan pemerintahan.
"Jadi, bisa dibuat sebuah hipotesa sebetulnya adalah ketika reshuffle dilakukan, ini sebetulnya berpotensi juga satu pendorong atau pendongkrak dan boosting terhadap makin menaiknya tingkat kepuasan publik ke pemerintahan Jokowi dengan catatan, reshuffle didasarkan pada kebutuhan kinerja," katanya.
Survei Charta Politika digelar pada 25 Mei-2 Juni 2022 melalui wawancara tatap muka. Jumlah responden sebanyak 1200 responden. Survei memiliki metodologi multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(mdk/ray)