Survei LSI: Elektabilitas Golkar terus merosot
Dari survei Mei 2016, elektabilitas mencapai 10,8 persen, terpaut 10 persen dari PDIP (21,5 persen).
Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan konflik elite Partai Golkar dari 2015 hingga 2016 membuat partai tersebut mengalami keterpurukan. Akibatnya dukungan masyarakat kepada Golkar terus merosot.
"Dari survei Mei 2016, dukungan publik terhadap partai ini hanya mencapai 10,8 persen. Partai ini selisih 10 persen dengan PDIP yang berada pada angka 21,5 persen," kata Peneliti LSI Ardian Sopa, di kantor LSI Jalan Pemuda Rawamangun Jakarta Timur, Rabu (18/5).
Menurut dia, dukungan publik terhadap partai beringin ini memang masih berada di urutan kedua. Namun jaraknya semakin jauh dengan PDIP. Sebaliknya, posisi partai yang kini dipimpin Setya Novanto ini semakin dekat dengan posisi ketiga, yaitu Partai Gerindra (9,8 persen).
Bahkan dia juga mengatakan partai tersebut jeblok dalam perolehan kemenangan di Pilkada 2015. Saat itu partai tersebut berada dalam ranking sembilan di rekapitulasi Pilkada 2015.
"Golkar yang biasanya unggul di atas 50 persen, kini hanya di urutan sembilan saja," ucap dia.
Bahkan yang membuat elektabilitas Golkar semakin menurun karena partai ini belum siap untuk bersaing dalam Pilpres 2019.
"Golkar tidak punya calon pemimpin nasional. Kini hanya PDIP dan Gerindra yang mempunyai stok kuat Capres yaitu Jokowi dan Prabowo," tuturnya.
Sementara itu, dia menambahkan, berdasarkan survei LSI, masyarakat yang menginginkan Golkar bergabung ke dalam pemerintahan Joko Widodo mencapai 75 persen.
"Harapan pemilih agar Golkar kembali sesuai khitah-nya. Kalau Golkar mengingkari hal ini, maka terjadi hal yang seperti sekarang ini seperti konflik dan turunnya suara. Sekarang publik ingin Golkar berada di dalam pemerintahan," katanya.
Untuk itu keputusan partai Golkar untuk menjadi bagian dari pemerintahan dinilai merupakan keputusan yang tepat.
"Jadi keputusan Golkar menjadi bagian dari pemerintah adalah keputusan tepat dari pada tetap berada di oposisi," tutupnya.
Baca juga:
Dipimpin Setya Novanto, Golkar dinilai perlu 'branding' baru
Golkar Jabar yakin Setya Novanto bisa persatukan seluruh kader
Golkar Jabar targetkan sapu bersih Pilkada Kota/Kabupaten 2017
Cari lawan Ahok, Golkar survei tokoh yang disenangi warga DKI
Tinggalkan Koalisi Merah Putih, Golkar tak takut Prabowo marah
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Apa yang dilakukan Partai Golkar dalam Pilpres 2024? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dia menyebut, Partai Golkar telah bekerja keras.
-
Bagaimana Golkar memandang peluang Anies maju di Pilkada DKI? "Jadi, karena itu bagi kami prinsipnya siapapun ya punya hak untuk menjadi calon kepala daerah, tapi tentu dukungan partai politik ini menjadi sangat penting karena itu menjadi prasyarat yang harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik," imbuh Ace.