Surya Paloh Bantah NasDem Keberatan AHY jadi Cawapres Anies
Demokrat mendesak Anies segera menetapkan calon wakil presiden dan mendeklarasikannya
Hal itu diungkapkan Paloh usai rapat dengan Anies dan Tim 8.
Surya Paloh Bantah NasDem Keberatan AHY jadi Cawapres Anies
Ketua Umum NasDem Surya Paloh menanggapi soal keberatan pihaknya memilih Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Hingga kini pun Anies belum mendeklarasikan pendampingnya untuk Pilpres 2024.
- Respons Surya Paloh Usai Demokrat Bongkar Duet Anies-Cak Imin: Saya Tidak Bergembira
- Surya Paloh Sepihak Tetapkan Cak Imin Cawapres Anies, Demokrat: Pengkhianatan Piagam Koalisi
- Pernyataan Lengkap Demokrat yang Merasa Dikhianati Anies Baswedan dan Surya Paloh
- Bikin Demokrat Ngamuk, Ini Kronologi Surya Paloh Sepihak Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies Baswedan
Paloh mengaku tak punya pemikiran seperti itu. Dia menegaskan, sampai sekarang koalisi perubahan untuk persatuan (KPP) yang terdiri dari NasDem, PKS dan Demokrat masih solid.
"Bukan itu pasti bukan, saya enggak mungkin juga bagaimana saya sampai (punya) pemikiran seperti itu,"
kata Paloh usai menggelar pertemuan dengan Anies dan tim 8 koalisi KPP di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (24/8).
"Artinya bagaimanapun sampai saat ini optimisme yang cukup tinggi dari ketiga partai koalisi pendukung Mas Anies ini masih terjaga secara baik ya, jadi tidak ada masalah,"
tutur Paloh.
Paloh menepis jika ada desakan agar AHY menjadi cawapres Anies. Menurutnya, tidak ada ultimatum dari Demokrat agar cawapres Anies segera ditetapkan.
"Di saya tidak ada. Pada kawan-kawan yang lain, PKS misalnya saya kurang paham," ungkapnya.
"Masa saya di ultimatum," kata Paloh.
Menurut Paloh, Anies masih menunggu momentum yang tepat untuk mendeklarasikan cawapres. Dia berkata, Anies ingin melihat-lihat siapa yang cocok mendampinginya. "Bung Anies sudah dicalonkan secara resmi dideklarasikan, keputusan diambil bersama untuk memberikan kepercayaan ke Bung Anies untuk memutuskan, waktu, timing yang tepat sambil melihat-lihat," ucapnya.
Paloh bercerita bahwa Anies adalah kandidat bacapres pertama yang dideklarasikan sebelum Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Menurutnya, tak ada salahnya Anies memberi kesempatan untuk Prabowo dan Ganjar mengumumkan cawapresnya lebih dulu.
"Bukan hanya Mas Anies jadi calon, ada Mas Prabowo, ada Mas Ganjar, sebagai ilustrasi aja. Kawan-kawan barangkali juga memahami yang pertama kali dideklarasikan sebagai capres siapa? Anies Baswedan," ujarnya.
"Gak ada salahnya juga Bung Anies juga barangkali memikir-mikirkan bisa memberikan kesempatan kepada yaa kawan-kawan lain untuk mencapreskan dahulu wapresnya bisa saja," tutup Paloh.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengakui deklarasi capres-cawapres Koalisi Perubahan karena keberatan Partai NasDem.
NasDem masih belum setuju nama calon wakil presiden yang dipilih oleh Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan.
Maka dari itu, kata Syarief, NasDem mengulur-ulur waktu deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden sampai mendekati waktu pendaftaran di detik akhir.
"Apakah koalisinya mendapatkan tekanan atau mendapatkan apa itu semacam isyarat bahwa jangan berpasangan dengan siapa pun, nah itu yang membuat NasDem belum setuju deklarasi, bahkan mengatakan menunda sampai last minute, nah itu,' ujar Syarief di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (24/8).
'Saya perkirakan begitu, saya perkiraan begitu (NasDem keberatan nama cawapres),' imbuhnya.
Ketika dikonfirmasi kembali, Syarief mengiyakan ketika disinggung Partai NasDem keberatan terhadap nama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.
'Iya, iya, iya,' sebutnya.
Syarief tidak mengungkap apa alasan Partai NasDem menolak AHY sebagai calon wakil presiden.
Kata dia, Demokrat belum menerima keterangan yang utuh. 'Tanya sama NasDem dong. Kita belum mendapat penjelasan yang utuh tentang itu,' ujarnya.
Untuk itu, Demokrat mendesak Anies segera menetapkan calon wakil presiden dan mendeklarasikannya. Demokrat tidak menetapkan tenggat waktu. Tetapi mengingatkan tidak menunda karena merugikan koalisi. 'Ya kita minta sesegera mungkin ya karena semakin ditunda semakin merugikan kita, merugikan koalisi,'