Surya Paloh Soal Wacana Amandemen UUD 45: Kalau Tidak Memungkinkan Untuk Apa?
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, masih melakukan kajian terkait wacana amandemen terbatas UUD 1945. Dalam sidang tahunan MPR, salah satu poin rekomendasi untuk periode berikutnya adalah menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, masih melakukan kajian terkait wacana amandemen terbatas UUD 1945. Dalam sidang tahunan MPR, salah satu poin rekomendasi untuk periode berikutnya adalah menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Paloh mengatakan, kalau memang GBHN hal yang baik, patut didukung. "Itu sedang kita kaji kalau memang bagus kita dukung, kalau masih kuang bagus kita perbaiki," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).
-
Bagaimana UUD 1945 disahkan? Peringatan Hari Konstitusi mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritus Junbi Inkai).
-
Apa isi dari Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Kenapa Pasal 7 UUD 1945 diubah? Pasal 7 dalam UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden diubah karena beberapa alasan, antara lain: Untuk menghindari praktik kekuasaan yang otoriter, korup, dan nepotis yang terjadi pada masa Orde Baru, yang memungkinkan seorang presiden menjabat tanpa batas periode. Untuk mendorong regenerasi dan demokratisasi kepemimpinan nasional, yang memberi kesempatan kepada calon-calon presiden lain yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
-
Kapan Monumen Perjuangan 1945 diresmikan? Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan peresmian 10 November 1984, taman pun direhabilitasi pada tahun 2018.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
Namun, Paloh juga melihat pesimis wacana tersebut. Menurutnya, kalau tidak memungkinkan menghidupkan kembali GBHN, untuk apa amandemen terbatas dilakukan.
"Kalau tidak memungkinkan untuk apa. Jadi sedang dikaji sedang pengkajian," ucapnya.
Diberitakan, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyinggung wacana kembalinya dihidupkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam pidato di sidang paripurna tahunan MPR tahun 2019. Dia mengatakan, hasil diskusi dengan sejumlah pihak merekomendasikan agar MPR periode 2019-2024 menindaklanjuti tentang perlunya menyusun sistem seperti GBHN.
"Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Zulkifli Hasan mengatakan, sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN diperlukan mengingat negara seluas Indonesia perlu pegangan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Menurut dia, haluan yang dimaksud disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat, disertai landasan hukum yang kuat.
(mdk/bal)