Susun Kabinet, Jokowi-Ma'ruf Diminta Sensitif Gender
Selain itu yang terpenting dari semuanya, kata Adinda, ialah presiden harus memastikan bahwa para anggota kabinetnya nanti satu visi dengannya. Kalau tidak, maka sangat jelas akan menghambat upaya presiden untuk mengeksekusi program-programnya. Padahal program kerja sendiri disusun berdasarkan visi misi presiden.
Direktur The Indonesia Institute Adinda T Muchtar berharap kepada pasangan presiden terpilih Joko Widodo dan Maruf Amin dalam kabinetnya nanti tidak bias gender. Menurut Adinda, representasi perempuan mesti proporsional dalam kabinet Jokowi Jilid II itu.
"Perhatikan juga persentase gender. Buat saya lebih banyak juga partisipasi perempuan sangat penting," ucap Adinda dalam sebuah diskusi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/7) malam.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kenapa Ma'ruf Amin berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan Inpres Jalan Daerah? (Inpres Jalan Daerah) ini komitmen pemerintah mudah-mudahan ini dilanjutkan terus nanti oleh pemerintah yang akan datang. Komitmen ini, sebab ini kan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan yang merata, tidak hanya di pusat-pusat tapi juga di daerah-daerah," ujar dia, dikutip dari Antara.
Adinda tidak menjelaskan kenapa mesti dilakukan hal itu. Ia justru menambah representasi lain di kabinet Jokowi-Maruf, yakni representasi lembaga antikorupsi.
"Perlu juga dilibatkan komisi-komisi yang ada, misalnya KPK, PPATK, dan sebagainya," saran Adinda.
Selain itu yang terpenting dari semuanya, kata Adinda, ialah presiden harus memastikan bahwa para anggota kabinetnya nanti satu visi dengannya. Kalau tidak, maka sangat jelas akan menghambat upaya presiden untuk mengeksekusi program-programnya. Padahal program kerja sendiri disusun berdasarkan visi misi presiden.
"Bagaimana secara ideologis orang tidak bisa bekerja sama. Sementara kita punya visi seperti itu...kita punya masalah serius terkait radikalisme dan penegakan hukum dan HAM " kata Adinda.
Adinda menilai bahwa seharusnya sikap sensitif HAM harus ada dalam anggota kabinet Jokowi-Maruf kelak. "Ini sangat relevan dengan program Jokowi tentang reformasi birokrasi. Kalau ini juga tidak terefleksi (di kabin), maka tidak heran nantinya orang akan mengkritik bahwa visinya itu tidak konsisten," tegasnya.
(mdk/rhm)