Tak sahkan, Menteri Yasonna bakal dipolisikan PPP kubu Djan Faridz
Selain itu, lanjut dia, kubu Djan Faridz akan melakukan hak angket.
PPP kubu Djan Faridz akan melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke polisi. Mereka menuding, sebagai pejabat negara Yasonna dinilai telah melakukan penyalahgunaan wewenang.
"Iya salah satunya itu (melaporkan ke kepolisian), kita akan laporkan karena ini suatu perbuatan penyalahgunaan kekuasaan itu ada merupakan salah satu kejahatan jabatan yang bisa dikenakan pidana pasal 421 KUHP," kata Ketua DPP PPP bidang Hukum dan HAM kubu Djan Faridz, Triana H Djemat di Kemenkum HAM, Jakarta, Senin (23/3).
Selain itu, lanjut dia, kubu Djan Faridz akan melakukan hak angket. Hal itu dilakukan jika Yasonna tidak juga mengesahkan kepengurusan partai berlambang kabah itu di bawah kepemimpinan Djan Faridz.
"Lalu yang kedua kita akan melakukan hak angket untuk ini supaya menteri Yasonna diganti kalau memang tetap tidak taat hukum," ungkapnya.
Disinggung adanya informasi Kemenkum HAM dipastikan tidak akan mensahkan PPP kubu Djan Faridz, Triana menganggap Yasonna tidak taat hukum.
Bahkan menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mencopot jabatan Yasonna dari Menteri Hukum dan HAM. "Itu salah besar, jika memang tidak disahkan berarti dia tidak taat kepada hukum. Untuk apa menteri yang tidak taat hukum dipertahankan lebih baik diganti dari pada dia akan membuat kekacauan terus di negara kita dan mengobok-ngobok hukum," tandasnya.
Baca juga:
Bawa surat mahkamah partai, PPP Djan Faridz minta disahkan
Menebak nasib koalisi Prabowo pasca Golkar dan PPP pecah belah
Tuding JK otak kisruh Golkar & PPP, Arif Puyono cemarkan nama baik
Pemerintahan Jokowi-JK dituding biang kerok kisruh Golkar dan PPP
'Pemerintah ciptakan ayam aduan, Agung di Golkar dan Romi di PPP'
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa itu PIP Kemenag? Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.