Tepis 'Retak' dengan Golkar, PDIP Bilang 'No Hard Feeling to Party'
Andreas menyinggung kembali pidato Jokowi berkaitan dengan evaluasi OECD yang berdampak pada ekonomi. Dari sini, PDIP memang melihat, kondisi ekonomi memang perlu treatment khusus dari kabinet. “Jadi ini bukan masalah antar partai, ini fakta,” tambah dia lagi.
Hubungan PDIP dan Partai Golkar di koalisi pemerintah Jokowi-Ma’ruf tengah menjadi sorotan. Ditambah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel melihat kinerja para menterinya. Salah satu yang jadi sorotan bidang ekonomi, yang dipimpin Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Sekretaris Fraksi PDIP di DPR, Andreas Hugo Pareira mengatakan, faktanya memang kinerja ekonomi yang menjadi sorotan Jokowi dalam rapat kabinet 18 Juni lalu. Dalam rapat itu, Jokowi mengaku jengkel, sampai ancam bakal melakukan reshuffle.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Bagaimana caranya DPD I Golkar bisa mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto? Aturan mengenai pergantian ketum tercantum dalam anggaran dasar Partai Golkar dengan beberapa ketentuan. Salah satunya, apabila dua per tiga Pengurus Partai (DPD) Provinsi sepakat agar Munaslub dilaksanakan.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
Namun Andreas menegaskan, persoalan ini jangan dilihat dari perspektif partai politik di kabinet. Menurut dia, masalah yang terjadi memang di ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini.
“Setahu saya enggak ada perang dingin atau panas. Kita bicara fokus pada masalah. No hard feeling to someone or partys,” jelas Andreas saat dihubungi merdeka.com, Kamis (2/7).
Andreas menyinggung kembali pidato Jokowi berkaitan dengan evaluasi OECD yang berdampak pada ekonomi. Dari sini, PDIP memang melihat, kondisi ekonomi memang perlu treatment khusus dari kabinet.
“Jadi ini bukan masalah antar partai, ini fakta,” tambah dia lagi.
Namun saat disinggung, apa solusi PDIP yang ditawarkan untuk memulihkan kondisi ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, apa dengan melakukan reshuffle menteri bidang ekonomi, Andreas menolak komentar.
Andreas paham betul bahwa persoalan reshuffle kabinet merupakan hak penuh dari Presiden Jokowi. “Itu wilayah presiden. Kita hormati hak prerogatif presiden,” tegas Andreas lagi.
Jokowi Jengkel
Sebelumnya, Presiden Jokowi sangat heran atas konerja para menterinya yang masih biasa-biasa saja dalam atasi Pandemi Covid-19. Padahal, Bank Dunia (World Bank) memproyeksi ekonomi global minus 5,2 persen tahun ini.
Termasuk, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) turut memprediksi ekonomi global bisa minus lebih dari 5 persen. Tepatnya, ekonomi dunia diproyeksi terkontraksi hingga 6 persen-7,6 persen.
“Saya lihat masih banyak kita ini seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa engga punya perasaan suasana krisis," tutur Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6) lalu.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta untuk peningkatan kinerja dengan meningkatkan stimulus-stimulus ekonomi, agar cepat tersalurkan ke masyarakat.
"Mereka nunggu semuanya, jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu , enggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti enggak ada apa-apa," tegas Jokowi.
PDIP Dorong Reshuffle
PDIP pun mengamini, dari gesture Jokowi ini, tampaknya bakal ada reshuffle dalam waktu dekat. PDIP pun ikut menyoroti kinerja menteri di bidang ekonomi yang dipimpin langsung oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai koordinator.
"Terutama tentu yang berkaitan dengan pembantu-pembantu presiden yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19, penanggulangan dampak sosial ekonomi dan pemulihan ekonomi," jelas Sekretaris Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira.
Andreas mendorong Jokowi segera melakukan reshuffle. Hal itu guna memperkuat kepercayaan publik dan bentuk keseriusan pidato Jokowi.
"Langkah ini perlu segera dilakukan agar tidak menjadi rumors politik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah sebagaimana pidato presiden yang memang sangat serius," tegas dia.
Sementara Ketua Bappilu Golkar Maman Abdurachman melihat, teguran Jokowi lebih menyasar kepada UMKM. Kementerian tersebut dipimpin oleh Teten Masduki, politikus PDIP.
"Terkait masalah ekonomi penekanan presiden lebih kepada kepada sektor UMKM, namun tentunya banyak hal dan faktor yang akan dilihat oleh presiden," tegas Maman.
(mdk/rnd)