Tim Anies temukan data pemilih siluman di Jakbar dan Pulau Seribu

Tim Anies temukan data pemilih siluman di Jakbar dan Pulau Seribu. Sulhy menyatakan bahwa pihaknya masih akan melakukan penelitian di beberapa wilayah Jakarta lainnya. Ia mengaku bahwa pihaknya menginginkan data pemilih di putaran kedua betul-betul berkualitas dan tidak ada unsur yang mencurigakan.

Wakil Ketua Bidang Data dan Saksi Tim Pemenangan Anies-Sandi, Ahmad Sulhy mendapatkan beberapa temuan data pemilih tetap dan sementara yang tidak valid. Sulhy mengatakan, temuan data pemilih siluman tersebut paling banyak ditemukan di wilayah Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu.

"Ditemukanlah 28.000 sekian data pemilih putaran pertama yang terdaftar dalam DPT dianggap invalid karena tidak sesuai dengan ketentuan penomoran di kartu keluarga ataupun NIK," kata Sulhy, di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Cicurug, Jakarta Pusat, Kamis (23/3).

Sulhy menyatakan bahwa pihaknya masih akan melakukan penelitian di beberapa wilayah Jakarta lainnya. Ia mengaku bahwa pihaknya menginginkan data pemilih di putaran kedua betul-betul berkualitas dan tidak ada unsur yang mencurigakan.

"Betul-betul pemilih itu adalah warga Jakarta yang memiliki syarat memilih 17 tahun ke atas dan syarat kependudukan yang sah," ujar Sulhy.

Saat ini, temuan data yang dianggap tidak valid adalah yang NIK dan nomor KK nya tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Diketahui bahwa tambahan DPT di putaran kedua berasal dari pemilih baru, baik ya g baru daftar, baru berusia 17 tahun dan pensiunan TNI dan Polri. Namun, jumlahnya yang sangat tinggi dianggap tidak lazim.

"KPU dan dukcapil Kalau emang bisa tunjukkan kebenaran data pemilih sesuai dengan aturan kependudukan hayo, karena ini banyak sekali," tegas Sulhy.

Sementara itu, di tempat yang sama, Muhammad Nurrahman sebagai Kepala UPT teknologi informasi dan komunikasi Disdukcapil DKI Jakarta menyatakan bahwa data yang berasal dari disdukcapil dipastikan valid, karena jika tidak sesuai prosedur maka data tersebut akan ditolak oleh database. Ia juga menyatakan bahwa untuk penetapan pemilih itu tetap ada di ranah KPU.

"Terkait dengan surat keterangan, pada saat hari H-1 15 Februari, per tanggal 14 kami sudah menyerahkan surat keterangan yang untuk kebutuhan pemilukada berjumlah 84.591 dan itu sudah hasil koordinasi dengan KPU bahwa ini (penerima suket) tidak terdata dalam DPT putaran pertama," kata Nur, Kamis (23/3).

Nur melanjutkan, secara proses pelayanan publik dilakukan terus dari tanggal 16 Februari sampai tanggal 18 Maret 2017, yaitu ada kurang-lebih penambahan 33.106 suket.

"Dan ini sudah kami serahkan ke KPU DKI. Jadi, total kurang lebih 117.697 suket yang sudah kita terbitkan. Dan ini tidak terdata di dalam DPT putaran pertama," ujar Nur.

Nur menjamin, data penduduk yang ada di database Disdukcapil sudah valid berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa NIK itu khusus, khas, tunggal, dan melekat seumur hidup.

"Jadi tidak berubah. Dan formatnya 16 digit. Begitu juga dengan KK jadi di sistem, tak ada NIK ataupun KK kurang dari 16 digit ataupun lebih dari 16 digit, seluruhnya 16 digit," terang Nur.

Nur menyarankan agar temuan Tim Anies-Sandi dicek ulang. Namun, ia juga mengatakan akan jauh lebih baik lagi jika dilakukan pembahasan bersama KPU.

"Mungkin perlu dikoordinasikan lagi antara paslon dengan teman-teman di KPU, soal temuan ini. Tetapi intinya adalah di sistem kami seperti itu, karena ini kan temuan hasil dari datanya pendataan di KPU bukan dari kami juga kan itu yang perlu di crosscheck," tandas Nur.