Tim Prabowo usul debat bahasa Inggris, kubu Jokowi jelaskan aturan penggunaan bahasa
Arsul Sani mengatakan dalam forum resmi yang bersifat nasional, wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kewibaan negara dan kepala negara tidak ditentukan dari kemampuannya menguasai bahasa. Dia mencontohkan Presiden RI ke-2 Soeharto yang selalu berbincang dengan tamu negara menggunakan bahasa Indonesia.
Koalisi pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno setuju jika debat kandidat capres-cawapres menggunakan bahasa Inggris. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - KH Ma'aruf Amin, Arsul Sani mengatakan dalam forum resmi yang bersifat nasional, wajib menggunakan bahasa Indonesia.
"Soal penggunaan bahasa ini kan ada aturannya di UU 24/2009 dalam Pasal 32 UU ini itu secara tegas menyatakan dalam forum forum resmi yang bersifat nasional itu wajib menggunakan bahasa Indonesia," katanya di markas TKN, Jl Cemara No 19, Jakarta Pusat, Jumat (14/9).
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
Arsul mengatakan, kewibaan negara dan kepala negara tidak ditentukan dari kemampuannya menguasai bahasa. Dia mencontohkan Presiden RI ke-2 Soeharto yang selalu berbincang dengan tamu negara menggunakan bahasa Indonesia.
"Pak Harto puluhan tahun, 30 tahun menerima tamu ya dengan bahasa Indonesia dan terjemahannya. Kemudian berbicara dalam forum internasional dengan bahasa Indonesia kan tidak berkurang. Kita lihat juga Xi Jinping, kemudian Ace sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di China dan Jepang, tidak pernah itu. Meskipun saya yakin beliau juga ngerti sebagaimana Pak Jokowi bisa berbahasa Inggris ya, jadi jangan genit," tutur Arsul.
Arsul balik menyindir anggota DPR yang masih gagap bicara bahasa Inggris. Pengalaman itu diketahuinya saat kunjungan kerja ke luar negeri.
"Yang usul debat bahasa inggris itu emang paham bahasa Inggris? Saya kan tau juga siapa anggota DPR yang bisa bahasa Inggris. Pernah kunker bersama-sama ke luar negeri, bahasa Inggrisnya keluar atau tidak. Saya tahu juga," bebernya.
"Jangan-jangan nanti kalau ada debat bahasa Inggris yang tidak ngerti malah tokoh atau petinggi partai, anggota DPR-nya bukan hanya rakyat. Jadi jangan genit genit malah bikin malu," tambahnya.
Sekjen PPP ini setuju jika ingin debat dijalankan seperti yang selama ini disuarakan kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yakni tentang ide serta gagasan. Legislator komisi III DPR RI ini juga ingin kubu Prabowo-Sandi memberi solusi alternatif pembangunan yang terukur tanpa utang guna memberikan pencerahan.
Menurutnya, usulan debat Capres-Cawapres menggunakan bahasa Inggris agak nyeleneh. "Jadi tidak usah genit genit karena kalau genit nanti ada juga yang genit elemen masyarakat misalnya usul ada juga dong lomba tes baca Alquran, lomba salat yang benar. Kan berhak juga usul seperti itu," ucap Arsul.
Berita lengkap mengenai Prabowo Subianto bisa diakses di Liputan6.com
Lama durasi debat
Disinggung soal usulan durasi debat Capres-Cawapres 60 menit, ada baiknya diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Saya kira kalau itu kami serahkan kepada KPU," ucap Arsul.
Pihaknya akan mengikuti yang sudah ditetapkan KPU. Karena nanti KPU juga akan bermusyawarah dengan tim kampanye atau timses masing-masing pihak.
"Kami itu ya ikut saja, apa yang kemudian ditetapkan oleh KPU. Apalagi sebagaimana biasa tentu KPU ketika dalam pelaksanaan aspek teknis, juga biasanya akan bermusyawarah juga dengan TKN dari masing-masing pihak," ucapnya.
Sebelumnya, Para sekretaris jenderal koalisi partai politik pengusung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritisi beberapa hal. Salah satunya, model debat pasang capres dan cawapres yang diwadahi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan ingin para pasangan calon membeberkan visi misinya selama satu jam penuh. Hinca tak ingin gaya model debat terburu buru dan paparannya tidak utuh.
Hinca mengatakan, karena itu pihak Prabowo-Sandiaga akan mengusulkan agar masing-masing pasangan calon diberi waktu bicara satu jam untuk menuangkan pemikirannya. Sehingga para pasangan calon di Pilpres 2019 bisa memaparkan jelas soal ekonomi, ketahanan energi, soal lapangan kerja, dan isu lainnya.
"Karena itu kami menolak untuk dibuat semacam tontonan cerdas cermat itu karena itu buat kami penting," ujarnya.
"Jadi satu tema ya sehingga kami puas. 60 menit cukup itu. Tapi kalau cuma 3 menit masing masing kemudian masing masing bertanya ya udah kaya cerdas cermat. Buat kita buang cerdas cermat. Kita betul betul yang cerdasnya itu dan karena itu dilepas secara terbuka itu yang kami bahas dan kami semua setuju," tambah Hinca.
Baca juga:
Tak ingin debat jadi ajang saling menjatuhkan, Sandiaga usul konsep urung rembuk
Khawatir tak menjangkau seluruh rakyat, Sandiaga tolak usulan debat berbahasa Inggris
Fadli Zon ingin konsep debat Capres seperti Pilpres Amerika
Koalisi Prabowo usul debat Capres pakai bahasa Inggris
Oposisi kritik debat KPU mirip cerdas cermat: Paparan program 1 jam, bukan 3 menit