Timses sebut pelaporan Jokowi ke Bawaslu hanya cari popularitas
Dia menduga, jika nanti ada kebijakan pemerintah yang membawa manfaat ke masyarakat akan dilaporkan juga ke Bawaslu. Bahkan, Arsul meminta Forum Advokat Rantau agar mengusulkan ke Bawaslu untuk menghentikan kebijakan Presiden jika membawa manfaat baik bagi masyarakat.
Kebijakan Presiden Joko Widodo menggratiskan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) di Jawa Timur, direspon sebuah laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Forum Advokat Rantau. Mendengar laporan itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani hanya tertawa.
Arsul mengatakan, pembuatan laporan tersebut hanyalah ulah seseorang yang tengah mencari popularitas saja.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Kapan Wapres Ma'ruf Amin dijadwalkan mencoblos? Ma’ruf dan keluarga dijadwalkan menggunakan hak pilihnya pukul 09.00 Wib.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi saat mencoblos? Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana mencoblos capres-cawapres, caleg DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kota Jakarta.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Sebagai seorang advokat yang sudah berpraktik 30 tahun. Saya tertawa saja mengikuti cara berpikir kelompok advokat yang menginisiasi pengaduan tersebut. Jadi tidak perlu ditanggapi khusus atas perilaku, yang buat saya hanya ingin cari populer saja," katanya di Jakarta, Selasa (30/10).
Dia menduga, jika nanti ada kebijakan pemerintah yang membawa manfaat ke masyarakat akan dilaporkan juga ke Bawaslu. Bahkan, Arsul meminta Forum Advokat Rantau agar mengusulkan ke Bawaslu untuk menghentikan kebijakan Presiden jika membawa manfaat baik bagi masyarakat.
"Kenapa enggak sekalian saja minta Bawaslu agar Presiden berhenti mengambil keputusan yang ada dampak ekonomisnya kepada rakyat," ujar politisi PPP ini.
Sebelumnya, Forum Advokat Rantau, melaporkan Jokowi, karena diduga melakukan kampanye terselubung dengan cara menggunakan jabatannya sebagai Presiden untuk menggratiskan tarif Jembatan Suramadu.
Beberapa bukti dibawa. Yaitu beberapa artikel berita dari media online. Menurut Rubi, salah satu anggota, Jokowi diduga melanggar pasal 282 jo 306 jo 547 uu 7 tahun 2017 tentang pemilu.
"Dugaan kampanye terselubung yang diduga dilakukan Jokowi dikarenakan berpotensi merugikan peserta pemilu," ungkap Rubi.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Baca juga:
Timses sebut pelaporan Jokowi ke Bawaslu hanya cari popularitas
4 Kritik Prabowo yang langsung dijawab Jokowi
Visi misi Prabowo dan Jokowi mirip, cara mewujudkannya jadi pembeda
PDIP jawab kritik soal tol Suramadu gratis: Jadi oposisi harus paripurna kajiannya
Jokowi jawab isu kenaikan harga sembako: Dipikir saya enggak pernah ke pasar
Ma'ruf Amin: Kiai harus ambil peran, tidak boleh masa bodoh